DPR Pertanyakan Pencopotan Direktur Pertamina: Hasil Investigasi atau Sengaja Dikorbankan?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, mempertanyakan pencopotan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina, Dedi Sunardi, melalui surat keputusan Menteri BUMN bernomor SK-43/MBU/03/2023 pada Rabu (8/3/23).

Amin mempertanyakan apakah keputusan tersebut diambil berdasarkan investigasi.

Baca Juga: Erick Thohir dan Opung Luhut Silang Pendapat Soal Solusi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Pakar: Komunikasi Publik Pemerintah Buruk!

"Apakah pencopotan Direktur Penunjang Bisnis, Pak Dedi Sunardi berdasarkan hasil investigasi? Atau beliau 'dikorbankan' untuk menjaga opini publik, bahwa harus ada yang bertanggung jawab dalam kasus kebakaran Depo Plumpang? Wallahu a'lam," kata Amin saat dihubungi, Rabu (8/3/2023).

Di samping itu, dia juga menyayangkan kinerja Pertamina di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama dan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama.

Pasalnya, Pertamina sedikitnya telah mengalami tujuh kali insiden kebakaran dalam dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Ahok dan Nicke. Dia mengaku prihatin dengan Pertamina saat ini.

"Menjadi keprihatinan kita bersama, di masa kepemimpinan Komut Pak Basuki Tjahaja Purnama dan Dirut Bu Nicke Widyawati, dalam dua tahun terakhir sudah ada tujuh kali kebakaran Depo Pertamina," katanya.

Amin meminta, pemerintah bisa lebih objektif dalam melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui faktor utama penyebab kebakaran di Depo Pertamina. Jika ditemukan kelalaian dari kedua pimpinan Pertamina yang mengakibatkan insiden kebakaran, Amin menyarankan Ahok dan Nicke juga ikut dicopot dari kursinya.

"Kalau memang bisa didefinisikan ada peran yang menonjol dari kepemimpinan dua orang tersebut dalam kasus-kasus kebakaran tersebut sebaiknya ya diganti. Sekali lagi, semua harus berdasarkan investigasi dan kajian yang objektif," katanya.