Belasan Warga Kehilangan Nyawa Akibat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PKS Minta Ahok Segera Dipecat: Tidak Menjalankan Fungsi Pengawasan!

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyoroti soal langkah yang diambil Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina pasca tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang terjadi. Untuk diketahui, belasan warga harus jadi korban jiwa akibat tragedi tersebut.

Menurut Mulyanto, Erick harusnya juga berani memecat Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena menurutnya Ahok punya tanggung jawab pengurusan dan pengawasan operasional Pertamina. Apalagi, lanjut Mulyanto, sebagai Komisaris utama Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan resiko kebijakan Pertamina.

Baca Juga: Lord Luhut Mau Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang 'Minggat' ke Tempat Lain, PKS Sebut Kurang Ajar: Arogansinya Kelewatan!

"Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis (9/3/23).

Baca Juga: Kalau Mau Main 'Salah-salahan' Soal Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jokowi Disebut Lebih Salah Dibandingkan Anies Baswedan!

“Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," tambah Mulyanto.

Mulyanto mendesak pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran Depo bahan bakar ini, jangan sampai terus berulang di kemudian hari.

Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang.

Baca Juga: Buzzer Auto Pensiun Dini! Kesaksian Pak Pendeta Soal Anies Baswedan Mencengangkan: Anies Itu Sangat...

"Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," kata Mulyanto.

Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.

Baca Juga: Tak Terduga! Dukungan Anies Baswedan untuk Jadi Presiden Juga Datang dari NTT, Ini Buktinya!

"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," kata Mulyanto.