PLN Kembangkan Kawasan Ekonomi Hijau di Yogyakarta

PT PLN (Persero) dan Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kesultanan Yogyakarta mengembangkan kawasan ekonomi hijau (green economy) di Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengkubuwono X mengapresiasi langkah PLN melibatkan masyarakat dalam agenda transisi energi. Pemerintah Provinsi DIY memiliki semangat yang sama dengan PLN dalam pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat langsung. 

"Dalam pembangunan DIY, kami memakai prinsip SDG's. Maka kami mendukung penuh langkah PLN dalam program transisi energi di mana ini merupakan kepentingan kita bersama," ujar Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam keterangan tertulis yang diterima,Rabu (15/3/2023).

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat Perdana Jual Produk Sulfur

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan kerja sama antara PLN dengan Kesultanan Yogyakarta dan Pemprov DIY merupakan wujud nyata dari pengembangan ekosistem hijau berbasis gotong royong warga.

Darmawan menyebut bahwa dalam mencapai target pengurangan emisi karbon, pemerintah tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi antara BUMN dan juga keterlibatan aktif masyarakat untuk mencapai target tersebut.

"Dulu Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjaga bangsa ini dengan konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). Hari ini Sri Sultan Hamengkubuwono X, menjadi pionir untuk menjalankan konsep Ketahanan Energi Rakyat Semesta. Hal ini juga sesuai dengan pegangan hidup masyarakat Yogyakarta, yaitu "Memayu Hayuning Bawana" yang bermakna bagaimana cara hidup yang kita lakukan bisa memperindah kehidupan asli yang sudah indah dari Tuhan," ujar Darmawan. 

Lanjutnya,  selain membangun pembangkit energi baru terbarukan, PLN juga terus melakukan inovasi untuk menurunkan emisi. Salah satunya dengan menerapkan teknologi co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

"Saat ini total terdapat 69 GW PLTU yang beroperasi di Indonesia. Kebutuhan batubaranya sekitar 160 juta ton dalam satu tahun. Untuk mengurangi emisi, kami  mensubstitusi sebagian batu bara dengan biomassa untuk bahan bakar pembangkit," ujarnya. 

Hingga 2025 mendatang PLN Grup membutuhkan pasokan biomassa sebanyak 10,58 juta ton. Untuk itu, keterlibatan masyarakat sangat penting. 

Dalam hal ini masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam memasok kebutuhan biomassa PLN melalui pengembangan hutan energi maupun pengolahan sampah. 

"Ini bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan. Di mana masyarakat terlibat aktif melalui dukungan pemerintah. Dalam satu kali langkah, kita berhasil menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, sekaligus mengangkat perekonomian masyarakat," ungkapnya.