Orang DPR Sebut Sri Mulyani Mundur Sebagai Menkeu Bukan Solusi dari Heboh Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu

Desakan agar Sri Mulyani mundur dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu) menggema saat heboh dugaan mega korupsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mengenai hal ini, Kalangan DPR tidak mengamini desakan agar Sri Mulyani Indrawati mundur atau dicopot dari jabatannya. 

Anggota Komisi XI DPR Kamarussamad mengatakan mengganti Sri Mulyani bukan solusi menuntaskan berbagai masalah di Kemenkeu yang kini jadi sorotan.

"Saya kira belum diperlakukan untuk melakukan pergantian menteri keuangan, dan itu juga bukan solusi," kata Kamrussamad di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Baca Juga: Khawatir Hasil Menang Togel atau Pesugihan, Sri Mulyani Didesak Lakukan Verifikasi Harta Kekayaan Anak Buahnya yang Tak Wajar: Laporkan!

Menurut dia, saat ini yang perlu dilakukan adalah menuntaskan berbagai kasus miring di tubuh Kemenkeu. Terutama yang sudah menjadi sorotan publik perihal transaksi janggal Rp300 triliun yang sempat diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Yang menjadi persoalan penting adalah menyelesaikan reformasi perpajakan dan kasus lainnya terutama terkait transaksi Rp300 triliun," ujarnya.

Desakan agar Sri Mulyani mundur antara lain disampaikan Partai Buruh. Secara khusus bahkan Partai Buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung parlemen pada Senin lalu. Ada empat tuntutan yang disampaikan massa aksi, salah satunya mendesak Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur.

Baca Juga: Dugaan Mega Korupsi Pajak Era Jokowi Bikin Ngelus Dada, Pengamat Singgung Tax Ratio Indonesia yang Rendah: Korupsi Pajak Masif Terjadi!

"Tuntutan kami adalah Dirjen Pajak harus mundur. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kalau punya hati, juga harus mundur," kata Ketua Mahkamah Partai Buruh Raden Hatam Aziz di sela aksi.

Menurut dia, munculnya berbagai kasus aliran dana dan harta tak wajar para pegawai di Kemenkeu merupakan bukti kegagalan Sri Mulyani menjalankan tugasnya. Terlebih lagi munculnya dugaan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu.

"Bahwa ini sangat melukai hati kami, pajak itu untuk rakyat kami. Gaji kami dipotong lewat PPH untuk pajak ternyata disalahgunakan oknum pajak, tentu juga melukai semua hati rakyat Indonesia," ujarnya.