Sri Mulyani Dibuat Tak Berdaya dengan Kewenangan Kemenkeu yang Dinilai Terlalu Luas, Pengamat: Harus Ditata Ulang!

Akademisi Prof Abdul Malik ikut menyoroti soal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang jadi sorotan beberapa waktu belakangan ini, salah satunya soal dugaan mega skandal Rp300 Triliun.

Menurut Malik, saat ini Kemenkeu kewenangannya terlalu luas dan situasi saat ini menunjukkan bahwa sang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tak berdaya menangani hal tersebut.

“Kementerian Keuangan memiliki kewenangan yang terlalu luas,dari respon respon Bu Sri Mulyani dari mulai DJP, PPATK, Club Motor gede itu terlalu luas kewenangan dari Kementerian Keuangan,” ungkap Malik dalam acara Zoominari Narasi Institute, sebagaimana dalam keteranagan resmi yang diterima, Senin (20/3/23).

Baca Juga: Berharap Mahfud MD Jadi Presiden di 2024, Rocky Gerung Desak Mahfud MD Bongkar Skandal Rp300 Triliun di Kemenkeu: Dia Tidak Main-main!

“Ini menunjukkan tatanan keuangan kita harus dievaluasi secara menyeluruh,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, efek domino dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak salah seorang pejabat Ditjen Pajak yakni Rafael Alun Trisambodo, terjadi dan menguak bagaimana para pejabat di Kemenkeu punya harta kekayaan yang tak wajar.

Baik di Ditjen Pajak atau Bea Cukai, satu per satu kehidupan mewah para pejabat terkuak ke publik yang membuat pernyataan Mahfud semakin heboh.

“Terlihat sekali spend of control Kementerian Keuangan ini terlalu luas sehingga Menteri Keuangan ini tidak mampu mengontrol kesemuanya. Sehingga ketika terjadi masalah beliau tidak mampu mengatasi secara profesional,” jelas Malik.

Menurut Malik, situasi yang ada di Kemenkeu saat ini harus dijadikan bahan evaluasi serius oleh pemerintah agar kementerian krusial ini bisa berjalan dengan benar.

“Harus ditata ulang sistem manajemen keuangan negara, dan ini bukan lah ide baru. Tahun 1991 sudah direncanakan secara matang namun gagal dilaksanakan. Waktu itu ada wacana otoritas perencanaan pembangunan dijadikan satu dimana Menteri Keuangan saat itu pak Soleh Afif,” ungkapnya,

Lanjut Malik, di Tahun 1991 hal tersbut sudah direncanakan dengan matang tapi entah kenapa akhirnya berhenti.

Baca Juga: Presiden Jokowi Soal Kriteria Menpora Pengganti Zainudin Amali: Harus yang Muda!

Otoritas penganggaran dan perencanaan pembangunan akan dijadikan satu artinya Dirjend anggaran dan BAPPENAS jadi satu. Tapi itu batal terjadi tahun 1991 atau sekitar 32 tahun yang lalu.

“Ironisnya ketika itu batal 12 tahun kemudian yaitu tahun 2003 bukan penataan yang komprehensif yang terjadi yang terjadi justru kewenangan yang semakin terpusat Kementerian Keuangan. Dengan terbitnya UU No 17 Tahun 2003 BAPPENAS tidak punya lagi kewenangan dalam hal perencanaan alokasi anggaran, jadi praktis kewenangan alokasi anggaran itu terwenang pusat di Kementerian Keuangan. BAPPENAS hanya bekerja dengan kementerian Keuangan terkait perencanaan fiskal, makro dan kemudian menyusun rencana kerja pemerintahtetapi kewenangan anggaran itu ada di Kementerian Keuangan,” jelasnya.