Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Habib PKS Soroti Larangan Bukber oleh Jokowi: Kesannya Beliau Kurang Ramah dengan Umat Islam

Habib PKS Soroti Larangan Bukber oleh Jokowi: Kesannya Beliau Kurang Ramah dengan Umat Islam Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat sorotan tajam karena diangggap membuat gaduh dengan keluarnya instruksi larangan buka puasa bersama (bukber) yang ditujukan untuk menteri hingga ASN. 

Mengenai hal inim Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi justru merasa kasihan terhadap Jokowi. Menurut anggota Komisi III DPR ini, sepertinya ada pembisik yang salah kasih masukan. 

"Dengan adanya larangan seperti ini, akan mengesankan beliau kurang ramah dengan umat Islam," kata Habib Aboe, demikian ia biasa disapa, dalam keterangannya, Jumat (24/3/2023). 

Menurut Habib Aboe, jika alasan larangan berbuka ini adalah Covid-19, pasti ingatan pertama masyarakat adalah hajatan mantu Presiden Jokowi. 

Baca Juga: Biar Adil Soal 'Salah-salahan' Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: Jokowi, Ahok, Anies Baswedan, Heru Budi Salah Semua!

"Saat itu pengamanan saja lebih dari 2 ribu orang, dan undangan sampai 6 ribu orang, bisa digelar dan aman-aman saja," ulasnya.

Bahkan terakhir, lanjut, grup vokal asal Korea Selatan, Blackpink bisa mengadakan konser dengan 70 ribu penonton. Saat itu, tidak ada alasan Covid-19 dalam penyelenggaraannya. 

"Tapi kenapa tetibanya saat Ramadan, orang mau buka bersama, alasan Covid-19 kembali muncul," ungkap dia. 

Baca Juga: Kepala BIN Dinilai Telah Salah Gunakan Jabatannya Setelah Ungkap ‘Aura’ Presiden Jokowi Pindah ke Prabowo

Habib Aboe berpendapat, dengan edaran itu akhirnya menjadi pertanyaan, apakah memang Covid-19 ini hanya akan mengancam orang buka bersama saja. 

"Tentunya, sebuah kebijakan yang diambil seharusnya didasarkan pada persamaan perlakuan. Jika yang lain bisa ngumpul-ngumpul sampai ribuan orang, kenapa saat buka bersama hal ini jadi dilarang," pungkas mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: