Menko PMK Minta Optimalkan Laut Sebagai Sumber Gizi Guna Turunkan Angka Stunting di Sulteng

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan akan mengawal secara khusus penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring di Provinsi Sulteng, pada Senin (27/03/2023).

Prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem Sulteng masih sangat tinggi. Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi stunting 28,2 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sedikit dari pada tahun 2021 sebesar 29,7 persen.

Kemudian, angka kemiskinan ekstrem berdasarkan data BPS 2022 masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,02 persen. Angka nasional 2022 stunting 21,6 persen dan kemiskinan ekstrem 2,04 persen.

Menurut Menko PMK, untuk mengatasi stunting di Provinsi Sulteng bisa dibantu dengan memanfaatkan potensi ikan laut yang sangat kaya. Dia meminta supaya pemanfaatakan ikan laut sebagai yang merupakan sumber nutrisi tinggi bisa dimaksimalkan untuk mengatasi stunting.

"Sulawesi Tengah ini khas dengan produk ikannya yang melimpah. Mestinya kalau bisa dimanfaatkan secara maksimal mestinya tidak ada stunting di Sulawesi Tengah. Karena asupan gizi, terutama protein hewaninya melimpah. Apalagi asam folat dari ikan lautnya alami yang bisa untuk men-drive perkembangan uuidak mungkin akan lahir generasi muda berprestasi yang akan menjadi penerus Presiden RI ke-3 BJ Habibie, yang merupakan tokoh dari Sulawesi.

"Jadi mestinya dari Sulawesi Tengah ini akan lahir penerus Pak Habibie banyak ini mestinya. Karena ini merupakan daerah kebutuhan protein hewaninya yang sangat terpenuhi. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik saya sudah lihat semangatnya. Untuk kita bisa meningkatkan kinerja ke depan," ujarnya. 

Kegiatan Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulteng merupakan yang ke-27.

Diikuti oleh wakil seluruh 13 kabupaten kota, termasuk 6 kabupaten yang memaparkan permasalahn daerahnya, yaitu Sigi, Buol, Banggai Kepulauan, Donggala,  Tojo Una-Una, Toli-Toli.

Daerah lain adalah Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Morowali Utara, Poso, Banggai, Morowali,  Banggai Laut.