Muhadjir Buka Data Kemiskinan RI di Sidang Mahkamah Konstitusi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkap dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tetap digelar pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.

Hal itu dia ungkap dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jum'at (5/4/2024).

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) hingga Maret 2023, tutur Muhadjir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan sebesar 9,36 persen.

Sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah periode 2020-2024, menargetkan 6,5 hingga 7,5 persen angka kemiskinan nasional. 

Untuk mencapai target tersebut, tutur Muhadjir, pemerintah membuat berbagai program khusus melalui kementerian untuk mencapai target RPJMN tersebut. 

"Agar target dapat terpenuhi diperlukan kebijakan khusus melalui program kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah," kata Muhadjir dalam paparanya. 

Baca Juga: PDIP Blak-blakan Ungkap Manuver Jokowi Coba Rebut Kursi Megawati

Sementara angka kemiskinan ekstrem, Muhadjir menyebut pemerintah menargetkan 0 persen di 2024. Sementara saat ini, target pengentasan kemiskinan ekstrem sudah mencapai angka 1,12 persen hingga Maret 2023.

"Perlu kami sampaikan pada maret 2022 kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen," jelasnya. 

Muhadjir menegaskan, proses penyaluran bansos juga menggunakan pendekatan pengeluaran. Melalui pendekatan itu, kata dia, menghasilkan angka kemiskinan nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan.

Sementara komposisi garis kemiskinan makanan, tutur Muhadjir, tercatat sebesar 408.522 dan kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936. Dengan catatan itu, dia menilai 3/4 kemiskinan yang terjadi di Indonesia di sebarkan oleh pangan.

"Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4 nya adalah komoditas pangan," jelasnya.

Baca Juga: Disinggung Peluang Koalisi, PDIP: Sabar, Oktober Masih Lama

Di samping itu, tutur Muhadjir, BPS juga mencatat rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. 

Dengan data tersebut, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan. 

Oleh karenanya, bansos disalurkan pemerintah sebagai upaya menjaga daya belim masyarakat miskin, terutama di bidang pangan. Hal itu juga menjadi dasar penyaluran bansos pangan dari cadangan pangan pemerintah (CPP).

Lebih jauh, Muhadjir menegaskan bahwa penyaluran bansos yang berlangsung pada masa kampanye Pilpres 2024 lalu, telah direncanakan sebelum masa kampanye berlangsung. 

"Perlu kami tegaskan, bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal," pungkasnya.