Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sri Mulyani Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022 ke BPK, Ini Isinya!

Sri Mulyani Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022 ke BPK, Ini Isinya! Kredit Foto: Instagram/Sri Mulyani
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah Indonesia menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Siang tadi, mewakili Pemerintah Indonesia, saya menyerahkan LKPP tahun 2022 unaudited kepada BPK," ujarnya, dalam Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2022 (Unaudited), dikutip dari Instagram @smindrawati, pada Selasa (28/3/2023).

Baca Juga: Bukan Cuma-cuma, Sri Mulyani Ternyata Lakukan Ini Sebelum Dijemput Alphard di Apron Bandara: Memang Sengaja...

Sri Mulyani mengatakan LKPP yang disampaikan terdiri dari laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

"Alhamdulillah tahun 2022 tahun ketiga pandemi berhasil kita lalui dengan baik. Kita berhasil mengendalikan pandemi sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi," tuturnya.

Di depan BPK, bendahara negara itu melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,31% (yoy), di atas asumsi APBN yaitu sebesar 5,2%. Dia melanjutkan, dari sisi PDB riil sendiri sudah di atas sebelum pandemi (2019). 

"Inflasi tahun 2022 juga terkendali pada level 5,5% pada saat dunia menghadapi inflasi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir," ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan, dalam LKPP 2022, juga disampaikan laporan output strategis yang menjadi prestasi kerja dari pelaksanaan APBN 2022 oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

"Di antaranya pembangunan jaringan irigasi sepanjang 315 km, pembangunan jalan 1.435 km, jalan tol 142 km, jembatan 12,4 km, 32 bendungan, dan bantuan iuran jaminan kesehatan kepada 96,8 juta penduduk miskin, serta pemberian bansos 20 juta kelompok penerima manfaat," paparnya.

Baca Juga: Akhirnya... Besok DPR dan Mahfud MD Bakal Ngabuburit Bahas Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu!

Sri Mulyani lalu menghaturkan rasa terima kasih kepada BPK RI yang terus membangun sinergi dan komunikasi yang efektif bersama pemerintah. 

"Pemerintah sangat mengapresiasi atas pemberian 6 kali opini WTP dari LKPP secara berturut turut sejak 2016 dari BPK RI dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia," tandasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: