DPR Apresiasi Sikap Politik Pemerintah terhadap Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syaiful Huda, mengaku pihaknya menghargai sikap politik pemerintah yang mendukung kemerdekaan Palestina atas invasi militer Israel. Hal tersebut dia sampaikan dalam konteks penolakan terhadap Timnas Israel dalam keikutsertaan di Piala Dunia U-20, di mana Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara.

"Kita menghargai sikap politik dari pemerintah, sejak dari dulu sampai sekarang menyangkut soal dukungan penuh pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kemerdekaan negara Palestina," kata Huda dalam rapat kerja bersama Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Baca Juga: Jokowi Ungkap Posisi Indonesia Atas Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20: Kita...

Huda menuturkan dinamika penolakan Timnas Israel berujung pada pembatalan drawing yang mestinya dilaksanakan pada akhir Maret ini. Hal ini juga menimbulkan spekulasi di ruang publik, di mana banyak yang memaknai penolakan Timnas Israel sebagai bentuk batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

Di sisi lain, kata Huda, banyak pegiat sepak bola Indonesia yang sangat menyayangkan jika gelaran tersebut batal terselenggara di Tanah Air. Terlebih, status FIFA menyatakan ketika ada pembatalan sebuah event akan berisiko jatuhnya sanksi.

Dia meminta pemerintah untuk melihat dampak dari penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Huda berharap sikap penolakan pemerintah Indonesia tidak kemudian membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

Baca Juga: Tegas! Presiden Jokowi Jamin Israel Ikut Serta dalam Piala Dunia U-20: Jangan Campur Adukan Politik dan Olahraga!

"Tentu fakta-fakta objektif ini tidak bisa kita abaikan bersama-sama. Kita ingin dua-duanya bisa dilaksanakan dan sikap pemerintah dan rakyat Indonesia menyangkut soal, tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini termasuk dukungan pemerintah kepada Palestina, tetap harus terus kita jaga sebagai prinsip dan sebagai pokok politik, sikap politik negara dan bangsa ini," papar Huda.

"Tapi saat yang sama, kita ingin dua hal ini bisa berjalan dan tidak saling mengingkari karena itu pemerintah sudah melaksanakan bidding tahun 2019. Kita juga ingin, karena pemerintah yang memulai pemerintah juga harus yang menuntaskan ini," tambahnya.