Dulu Dilarang, Dirjen HAM Tiba-tiba Berkomitmen untuk Penuhi Hak Eksil 65: Rencana Kita...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra, mengaku telah melakukan rapat dengan masing-masing unit kementeriannya guna memenuhi hak para eksil 65 yang berada di luar Indonesia.

Dia mengaku akan melakukan penyisiran terhadap eksil tersebut. Berdasarkan informasi, kata Dhahana, para eksil 65 banyak ditemui di wilayah Eropa Timur.

Baca Juga: Lantik Lima Pejabat Eselon 1 Kemenkumham, Yasonna: Buatlah Trobosan Kreatif

"Insya Allah rencana akan kita tindak lanjuti tingkat kelembagaan, karena berdasarkan informasi banyak sekali mantan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Eropa timur. Nah tentunya kami akan me-mapping itu," kata Dhahana saat ditemui wartawan di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (4/4/23).

Di samping itu, Dhahana juga mengaku telah memiliki informasi para eksil 65 yang saat ini ada di luar wilayah Indonesia. Dia mengaku, para eksil tersebut menginginkan kepulangannya ke Indonesia.

"Pertama, ada statusnya pengen mereka kembali ke Indonesia. Kedua adalah, ada juga cukup menarik bahwa mereka ingin mendapatkan dwi kenegaraan seperti itu," katanya.

"Ada juga mereka ada keinginan untuk mereka bisa kembali ke Indonesia, dulu kan dilarang tuh. Jadi banyak hal yang memang mereka harapkan," tambahnya.

Untuk sampai pada pemenuhan hak para eksil 65, Dhahana juga mengaku akan melakukan diskusi dengan lembaga terkait. Lebih lanjut, Dhahana juga menegaskan, pihaknya menargetkan pemenuhan hak eksil 65 akan tercapai seluruhnya di tahun 2023.

Baca Juga: Jelang Pilpres 2024, Perang Dingin Presiden Jokowi dengan Megawati Makin Terlihat

"Harapan kami tahun ini selesai. Jadi memang kami sudah melakukan komunikasi ke teman-teman lingkup Kumham. Setelah itu kita akan koordinasi, Insya Allah besok. Jadi di situ nanti akan terpotret berapa jumlahnya (eksil), sebarannya di mana, dan keinginan mereka seperti apa," tandasnya.