Genjot Infrastruktur, Daya Saing Digital Indonesia Menguat

East Ventures bersama Katadata Insight Center dan PwC Indonesia meluncurkan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023, yang menjadi edisi ke-4 sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020.

Laporan riset EV-DCI 2023 merupakan pengukuran daya saing digital Indonesia dengan tema “Keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia”.

"Secara holistik, terjadi pemerataan adopsi digital yang sangat baik di semua provinsi (di luar provinsi baru hasil pemekaran) yang sudah East Ventures petakan selama empat tahun berturut-turut. Ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi infrastruktur digital Indonesia di masa depan dan akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru ke seluruh pelosok Indonesia,”Kata Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca di Jakarta, pada Rabu (5/4).

Willson menambahkan EV-DCI 2023 menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. Ia mengatakan daya saing digital di daerah-daerah di Indonesia terus menunjukkan tren positif.

Ini terlihat dengan skor EV-DCI 2023 sebesar 38,5 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 35,2 (2022) dan dua tahun sebelumnya, yaitu 32,1 (2021).

Di kesempatan yang sama Direktur Katadata Insight Center, Adek Media Roza, mengatakan bahwa peningkatan daya saing digital turut dialami di provinsi di luar 10 besar. “Perbaikan nilai median selama 4 tahun berturut-turut menggambarkan peningkatan daya saing digital, khususnya pada provinsi peringkat menengah dan bawah,” ujar Adek.

Nilai spread atau selisih antara skor provinsi tertinggi (DKI Jakarta - 76,6) dan terendah (Papua Tengah - 23,3) untuk EV-DCI 2023 yaitu 53,2, turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 48,3 pada 2022. Namun, peningkatan spread ini bukan disebabkan pemerataan digitalisasi yang memburuk, akan tetapi disebabkan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat.

Laporan riset EV-DCI juga dilengkapi dengan hasil survei terhadap 39 perusahaan digital, analisa 8 sektor, serta perspektif dari 22 tokoh. Perspektif ini mencakup para pengambil kebijakan di pemerintah, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong para pemain telekomunikasi aktif membangun infrastruktur jaringan sampai ke pelosok. Pemerintah juga terlibat dalam penyediaan jaringan tulang punggung melalui proyek Palapa Ring dan satelit multifungsi Satria. Di sisi hilir, pemerintah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengadakan pelatihan keterampilan teknologi digital.

Partner dan NextLevel Leader PwC Indonesia Radju Munusamy mengatakan upaya Indonesia untuk mencapai keadilan digital memerlukan adanya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan pada ekosistem ekonomi digital termasuk perusahaan startup dan konvensional, pemerintah, investor, hingga masyarakat.

"Bentuk kolaborasi dapat diarahkan pada usaha pemerataan digitalisasi, penguatan fundamental bisnis, dan penerapan strategi keberlanjutan melalui ESG. Pengambilan langkah kolektif tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam membentuk value add yang mendukung terjadinya pemerataan ekonomi digital yang berujung pada peningkatan ekonomi nasional secara keseluruhan,"pungkasnya.