Bongkar Nasib Buruk NasDem dan PKS Jika Moeldoko Sukses Ambil Alih Demokrat, Koalisi Perubahan Ambyar Total

Langkah kudeta yang diduga dilakukan Moeldoko melalui Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Patai Demokrat diprediksi bakal mengancam Koalisi Perubahan jika nantinya benar-benar dikabulkan.

Jika nanti Moeldoko sukses merebut Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dipastikan NasDem dan PKS ikut terdampak.

Baca Juga: AHY Numpang Pansos ke Moeldoko Supaya Dilirik Anies

"Ini tidak hanya mengancam Demokrat, tapi Koalisi Perubahan juga terancam bubar," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin dihubungi Akurat.co, Rabu (5/4/2023).

Menurut Direktur Ekskutif Indonesia Political Review (IPR) itu, PK kubu Moeldoko Cs tersebut bagian dari risiko yang harus ditanggung teman koalisi yaitu NasDem dan PKS.

"Ini risiko yang harus ditanggung bersama-sama, apapun hasilnya," ucapnya.

Ujang lantas menyoroti dugaan kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate yang merupakan kader Nasdem.

Menurutnya, hal tersebut juga akan berdampak kepada Koalisi Perubahan yang harus ditanggung Demokrat dan PKS, termasuk bakal capres Anies Baswedan.

"Jadi semuanya mempunyai risiko masing-masing, dugaan korupsi Johnny juga berpotensi menganggu Koalisi Perubahan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketum Demokrat, AHY menyebutkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko Pengajuan Kembali (PK) atas keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait kudeta Ketum Partai Demokrat.

Baca Juga: Prihatin dengan Kudeta Demokrat oleh Moeldoko, Sentilan NasDem Menohok: Oknum Istana Terus Lakukan Gerakan Jahat

AHY mengatakan, pengajuan PK tersebut usai partai berlambang bintang mercy itu menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau bacapres.

"KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai Bacapres," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).