Terbukti Ampuh, GNPIP Sukses Turunkan Inflasi Pangan jadi 5,61% di Akhir 2022

Bank Indoenesia (BI) terus konsisten mengendalikan laju inflasi di Indonesia. Salah satu upayanya ialah dengan memperkuat sinergi antara BI, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, GNPIP telah terbukti ampuh dapat menurunkan laju inflasi pangan. Hal ini terlihat dari inflasi Volatile Food yang sebesar 11,47% pada Juli 2022 kemudian berhasil turun menjadi 5,61% di Desember 2022. Baca Juga: GNPIP Jawa 2023: BI Usung Dua Program Ketahanan Pangan

"Tahun 2023 jangan kasih kendor, kita akan terus lakukan GNPIP ke sejumlah wilayah lain. Jangan kasih kendor, mari kita kendalikan inflasi untuk kesejahteraan rakyat," ujar Perry saat menghadiri Kick Off GNPIP Jawa 2203 di Purwakarta, Jawa Barat, kemarin.

Adapun kegiatan GNPIP tersebut mengangkat tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional melalui Penerapan Digitalisasi dan Hilirisasi Pertanian di Jawa: Gemah Ripah Loh Jinawi dan merupakan puncak rangkaian GNPIP Jawa yang telah diawali di Jawa Timur pada 17 Maret 2023.

Lebih lanjut, katanya, melalui GNPIP, pihaknya mendorong dan memfasilitasi sejumlah program-program pengendalian inflasi seperti kegiatan pasar murah, dan penguatan kerja sama antar daerah.

"Lalu subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai/ replikasi model busnis, alsintan dan saprotan, digitalisasi (data dan informasi), serta koordinasi dan komunikasi," tambah Perry.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengajak para kepala daerah memprioritaskan stabilitas harga komoditas dan pertanian dalam mengendalikan inflasi pangan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga, upaya-upaya inovasi, dan peningkatan hasil pertanian. Baca Juga: Sinergi Kunci Tekan Inflasi, Mbak Ita Harap Warga Semarang Turut Menjaga Harga Pangan: Jangan Menumpuk Barang

"Kegiatan ini diharrapkan mampu merumuskan kebijakan strategis khususnya dalam menahan laju inflasi daerah. Kami berharap para bupati dan kepala daerah mampu meneruskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan hasil pertanian. Dan biasanya pertanian prioritas ke berapa, namun ke depan dharapkan dapat menjadi prioritas pertama," jelas Uu.