Yakin Kudeta Demokrat adalah Upaya Jegal Anies, Herman Khaeron: Anies Capres yang Tak Diharapkan Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Demokrat kini tengah diganggu dengan upaya kudeta yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko lewat pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini pun diduga untuk menjegal Anies Baswedan selaku capres yang diusung Demokrat.

Demikian diungkapkan Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia menilai Anies merupakan figur yang tidak diharapkan menjadi capres, terutama oleh kubu di pemerintahan.

Baca Juga: AHY Akui Siap Hadapi ‘Kudeta’ Moeldoko, Mempertahankan Tahtanya di Demokrat

Karena itu berbagai upaya penjegalan terus dilakukan. Termasuk kudeta Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung (MA).

"Politiknya ya begitu bahwa dengan semakin solid, semakin kuat, dan semakin pastinya Koalisi Perubahan ini terbentuk maka berbagai upaya untuk bisa menggagalkannya, apalagi calon presiden Anies adalah calon yang sepertinya tidak diharapkan oleh pemerintah saat ini," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Herman berharap seharusnya kubu Moeldoko tidak lagi berupaya melakukan kudeta dengan cara tidak bermoral. Apalagi, kata Herman, kubu Moeldoko sudah berulang kali kalah dalam gugatannya.

"Dalam 16 kali gugatan itu semuanya kalah gitu," ujar Herman.

AHY Koar-koar soal Penjegalan Anies

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding jika langkah hukum upaya kudeta Partai Demokrat kubu Moeldoko lewat Peninjauan Kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) sengaja dilakukan kekinian untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.

Baca Juga: Prihatin dengan Kudeta Demokrat oleh Moeldoko, Sentilan NasDem Menohok: Oknum Istana Terus Lakukan Gerakan Jahat

Selain itu, AHY juga curiga adanya upaya kudeta Partai Demokrat kembali yang dilakukan Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun dianggap untuk membubarkan Koalisi Perubahan.

Awalnya AHY mengaku, sudah menggelar rapat dengan elite Demokrat membahas PK yang diajukan kubu Moeldoko pada 3 Maret 2023 lalu. Dari rapat itu, disimpulkan jika PK erat dengan kepentingan politik.