Beda 10 Kali Lipat! Data Transaksi Janggal Kemenkeu Kata Sri Mulyani Rp3,3 Triliun Vs Rp35 Triliun Ala Mahfud MD

Perbedaan data kembali muncul dari versi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berdasarkan keterangan Sri Mulyani, ia menyebut transaksi mencurigakan di Kemenkeu adalah Rp3,3 triliun, sedangkan Mahfud MD dalam keterangannya menyebut total transaksi mencurigakan dari 135 surat yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp35 triliun.

Baca Juga: PKS Soal Peluang Mahfud MD Jadi Cawapres: Pak Anies Chemistry-nya Cocok atau Tidak?

Dari transaksi mencurigakan Rp35 triliun tersebut, sebesar Rp22 triliun terkait dengan korporasi dan pegawai Kemenkeu yang suratnya diterima lembaganya. Barulah dari Rp22 triliun itu, Rp3,3 triliun di antaranya yang disampaikannya kepada Komisi XI.

"Ternyata dari Rp22 triliun, 13 surat, Rp3,3 triliun itu menyangkut pegawai Kemenkeu. Namun itu adalah persepsi publik dianggap korupsi, itu adalah informasi transaksi debit kredit dari para pegawai yang diidentifikasikan di sini," ujar Sri dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III, Selasa (11/4/2023).

Sedangkan Rp13 triliun dan 64 surat PPATK sisanya, diserahkan kepada aparat penegak hukum. Hal tersebutlah yang membuat data yang disampaikannya berbeda dengan Mahfud, karena ia tak mengetahui adanya surat yang disampaikan ke aparat penegak hukum.

"Sisanya Rp13 triliun adalah data yang ada nama pegawai Kemenkeu yang merupakan surat-surat yang dikirim ke APH, 64 surat dengan nilai transaksi Rp13 triliun. Karena surat ini tidak ke kami dan kami hanya menerima informasi dari PPATK mengenai nomor suratnya saja, ya kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut," ujar Sri.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Dana Bagi Hasil Sawit Meluncur Mei 2023

Kendati demikian, ia menegaskan tak ada perbedaan data antara Kemenkeu dengan Mahfud. Perbedaan penyampaian terjadi karena Mahfud menyampaikan seluruh transaksi mencurigakan dari 300 surat PPATK.

"Secara awal tadi telah ditegaskan oleh Pak Menko, slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menkopolhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar 349 triliun," ujar Sri.