IKN Terus Jalan, Kementerian PUPR: 101 Paket Pembangunan Sudah Kontrak, Nilainya Rp26,8 Triliun!

Kementerian PUPR mencatat ada 101 paket pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah terkontrak. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan menyebut  progres pelaksanaan seleksi paket khusus IKN tahun 2022- 2023, sampai saat ini total paket IKN pada Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan sebanyak 158 paket senilai Rp51,38 triliun, dengan status sudah terkontrak sebesar 63,92% atau 101 paket dengan nilai Rp26,8 triliun. 

"Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49% atau 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp1,86 triliun," ungkap  Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (11/4/2023). 

Baca Juga: PUPR Buka Data, Mayoritas Paket Pekerjaan Konstruksi Jadi Garapan Kontraktor Lokal

Dari total 158 tender paket khusus IKN, terdapat 42 paket senilai Rp22,55 triliun yang belum proses tender. "Yang belum lelang atau seleksi dikarenakan kurang lengkapnya Readiness Criteria atau RC dan dokumen-dokumen pendukung proses lelang," ujarnya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada Provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil. 

"Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Jasa Konstruksi," kata Yudha. 

Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Yudha mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk. "Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau sebesar Rp118,94 triliun," ujarnya.

Baca Juga: Cek Kesiapan Pelabuhan Merak Hadapi Mudik Lebaran, Jokowi: Ada 123 Juta Pemudik!

Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia. "Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan  dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain," katanya.

Dikatakan Yudha, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaan barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi, 65 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR Bahu-Membahu Hijaukan Kembali Monas yang Digunduli Anies

Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25% atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.

Baca Juga: Jokowi Kesal Jakarta Tak Kunjung Bebas dari Kemacetan: Terlambat 30 Tahun!

"Sementara sebesar 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan," ujarnya.