Demi Menyelamatkan Indonesia, Firli Bahuri Harus Ditendang dari KPK: Tak Ada Pilihan Lain!

Idealnya, kata Abdullah Hehamahua, kalau Dewas KPK serius bisa rekomendasi ke Bagian Penindakan KPK untuk memproses Firli. "Karena helikopter itu adalah gratifikasi, diberikan oleh seseorang yaitu dalam Undang-undang No.31/1999 jo pasal 12 B itu adalah gratifikasi,"tegasnya.

Baca Juga: KPK Dikuliti Habis Rakyat Indonesia, Kinerja Firli Bahuri Dipertanyakan Jusuf Kalla: Jadi Siapa...

Abdullah Hehamahua menambahkan, sepanjang hidupnya dan sejarah KPK, selain Firli, ia belum pernah melihat pimpinan KPK lainnya memasang baliho dirinya di mana-mana. Hal tersebut, kata dia, sudah melanggar kode etik.

Baca Juga: Novel Baswedan Ikut 'Nyebur' di Urusan Ketua KPK, Ponsel Firli Bahuri Diretas Ternyata Cuma Bohong?

Terakhir tentang bocornya informasi penyelidikan KPK di Kementerian ESDM. Dia tidak sependapat dengan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang menyatakan soal kebocoran itu tidak ada pengaruhnya. "Saya katakan itu fatal sekali pernyataan pimpinan KPK seperti itu. Karena salah satu kehebatan KPK itu adalah OTT," jelasnya.