Negosiasi Luhut Soal KCJB Gagal, Said Didu: Indonesia Sudah Masuk Jebakan China

Beberapa waktu lalu, beredar kabar bahwa Tiongkok menolak untuk menurunkan bunga utang sesuai keinginan Indonesia. Adapun bunga utang yang ditawarkan Negeri Tirai Bambu itu berada di angka 4%, sedangkan bunga yang diinginkan Indonesia berada di angka 2%. Menanggapi hal tersebut, eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, mengatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebetulnya adalah jebakan utang.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Investasi, Luhut Pandjaitan, yang ditugaskan untuk melakukan negosiasi pun gagal. Kesepakatannya mentok di 3,4%. Kini, Tiongkok meminta APBN digunakan sebagai jaminan utang. Padahal, sejak awal, pemerintah menjanjikan proyek ini tidak akan menggunakan APBN.

“Pembengkakan anggaran, penolakan penurunan bunga pinjaman dari China, dan permintaan jaminan dari China agar pinjaman dijamin APBN,” ujar Didu memaparkan persoalan megaproyek ini, dikutip dari cuitannya belum lama ini.

Baca Juga: Mantan Menteri Nyindir Daripada Gadaikan APBN untuk KCJB: 'Jaminkan Ijazah Asli Jokowi'

Akumulasi dari semua itu, katanya, adalah bukti Indonesia telah masuk jebakan utang.

“Adalah fakta bahwa jebakan China pada kereta api cepat sudah terjadi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Didu membeberkan dnam tahapan jebakan Tiongkok di proyek KCJB. Hal itu disampaikannya melalui cuitannya di Twitter. Dari awal, ia menyebut proyek ini memang sudah tak layak. Ia telah memastikannya dari dulu. Hal itu, kata dia, terindikasi dari pemerintah yang telah turun tangan mengurusi KCJB ini.

Baca Juga: China Minta APBN Jadi Jaminan Utang KCJB, Bakri: Pemerintah Harus Tegas!

“Jadi berbagai cara untuk menyiksa rakyat demi suksesnya proyek ini. Ini proyek jebakan, proyek jebakan China. Sekarang jebakan itu sudah jadi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, jebakan dilakukan dengan enam tahap. Pertama, memberi tawaran pengerjaan proyek lebih murah dari Jepang. Setelah itu, Indonesia memberikan proyek KBCB ke Tiongkok.

Ketiga, China meminta jaminan pemerintah Indonesia. Belakangan, keempat, harga dinaikkan berkali-kali, lalu akhirnya pemerintah mendanai dengan APBN lewat PMN. Saat ini kata dia, keempat, pemerintah minta utang ke Tiongkok dengan junlah fantastis.

Baca Juga: 9 Poin Penting Hasil Kunjungan Menko Luhut ke Tiongkok, Salah Satunya Bahas Kelanjutan KCJB

“Pemerintah dulu meminta China menjadi pemilik saham mayoritas. Tapi tidak mau. Itu menunjukkan dua hal. Satu bahwa memang proyek ini tidak layak, dua China memang hanya mencari pelaksanaan keuntungan dari proyek,” terangnya.