China Minta APBN Jadi Jaminan Utang KCJB, Celios: Tak Masuk Akal

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai permintaan China Development Bank (CDB) atas pinjaman Pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak masuk akal.

"Tidak masuk akal permintaan China soal APBN sebagai jaminan utang," ujar Bhima saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Selasa (18/4/2023).

Bhima mengatakan, permintaan tersebut tak masuk akal lantaran proyek ini harusnya komersial dan target penumpang kereta cepat juga bukan orang miskin yang butuh subsidi.

Baca Juga: Bunga Utang KCJB Mentok 3,4 Persen, Said Didu: Fakta Jebakan China Sudah Terjadi

"Waktu buat uji kelayakan dulu bagaimana, kenapa bisa pembengkakan biaya begitu besar," ujarnya. 

Lanjutnya, ia mengatakan yang harus diwaspadai adalah apakah yang dilakukan China merupakan skenario jerat utang.

Di mana kondisi ini menggambarkan seolah-olah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menanggung utang, namun sebenarnya BUMN dijamin oleh APBN. 

"Ini namanya utang tersembunyi yang berbahaya bagi kelangsungan APBN," ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah Tiongkok tetap menginginkan APBN menjadi jaminan atas pemberian utang mereka terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Alih-alih menerima, Menko Luhut langsung menolak permintaan negeri tirai bambu tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang," kata Luhut beberapa waktu lalu.