Kredit Foto: Andi Hidayat
"Malah membebani negara dan rakyat seperti pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bunga membengkak, pembangunan terkatung-katung, malah APBN mau dijadikan jaminan. Negara macam apa ini, seperti yang disampaikan Ketum kami," tambahnya.
Baca Juga: Enggak Masalah Jalur Sepeda Dibongkar Heru Budi, PDIP: Ini Kan Ada Perubahan...
Meski begitu, Herzaky mengakui bahwa pengusungan capres dan cawapres merupakan hak setiap parpol yang dijamin oleh Konstitusi. Baik sendiri, maupun gabungan parpol.
Dia menegaskan, hak pengusungan tersebut mesti dijaga agar tak ada kekuatan yang mencoba mengatur dari belakang dalam menentukan capres dan cawapres, bahkan siapa yang harus terpilih.
Baca Juga: Selepas Ibadah Jumat, Megawati Disebut-sebut Akan Umumkan Jagoan PDIP!
"Biarkan parpol-parpol yang memang fungsi dan tanggung jawabnya menyerap dan menyalurkan aspirasi dari rakyat dalam demokrasi, memutuskan mana capres yang akan diusung. Biarkan rakyat menyalurkan aspirasinya melalui parpol, yang berdaulat. Jangan sampai kita, rakyat Indonesia, diatur-atur oleh oligarki," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement
