Terkuak Alasan Australia Kebut Rakit Rudal Hanya dalam 2 Tahun, Simak!

Australia pada Rabu (26/4/2023) mengatakan bahwa pihaknya akan memulai pembuatan peluru kendali dalam negeri pada tahun 2025, dua tahun lebih cepat dari yang diperkirakan, dalam perombakan besar-besaran pengaturan pertahanan untuk fokus pada kemampuan serangan jarak jauh.

Pada Senin (24/4/2023), pemerintah Partai Buruh mengatakan pihaknya menerima rekomendasi dari tinjauan pertahanan yang mengatakan bahwa China telah meluncurkan penumpukan militer terbesar dari negara mana pun sejak akhir Perang Dunia Kedua tanpa transparansi, dan persaingan kekuatan besar memiliki "potensi konflik" di Indo Pasifik. 

Baca Juga: China Dilaporkan Sedang Lakukan Penumpukan Pasukan Terbesar Sejak Perang Dunia II, Australia Buru-buru Bertindak

Jadwal pembuatan senjata berpeluru kendali dalam negeri, yang awalnya ditetapkan untuk tahun 2027, akan dipercepat menjadi dua tahun dengan mengalokasikan A$2,5 miliar untuk proyek tersebut, kata Menteri Pertahanan Richard Marles dalam wawancara dengan media.

Jumlah tersebut mewakili lebih dari dua kali lipat pendanaan, yang dialihkan dari proyek-proyek pertahanan yang dibatalkan.

"Hal itu secara radikal menggeser kerangka waktu ke depan dalam hal kemampuan manufaktur," kata Marles dalam sebuah wawancara televisi dengan Nine pada Rabu.

Dana sebesar A$1,6 miliar akan dihabiskan untuk membeli sistem serangan jarak jauh dari luar negeri dalam waktu dua tahun, katanya.

Pemerintah sedang dalam pembicaraan dengan produsen rudal Raytheon dan Lockheed untuk membangun produksi di Australia, tambah Marles.

Diskusi juga diadakan dengan Kongsberg, produsen rudal serang angkatan laut Norwegia yang telah disetujui untuk dibeli oleh Australia, katanya.

Pat Conroy, menteri industri pertahanan, mengatakan bahwa tinjauan itu merekomendasikan untuk membeli rudal serang gabungan Kongsberg yang akan "memungkinkan kami untuk melihat pembuatan keluarga rudal Strike Missile di Australia".

Australia akan bekerja lebih erat dengan sekutu keamanannya, Amerika Serikat, sembari meningkatkan diplomasi di kawasan itu untuk mencegah konflik dan meningkatkan hubungan pertahanan dengan India, Jepang, negara-negara Asia Tenggara, dan pulau-pulau Pasifik, demikian ungkap kajian tersebut.