Pertemuan Jokowi dan Ketum Partai Koalisi Pemerintah di Istana Tak Etis, Demokrat: Itu Bahaya...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Badan Pemilihan Umum Partai Demokrat, Andi Arief, buka suara terkait pertemuan ketua umum partai politik koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Dia menilai pertemuan tersebut tidaklah etis dilakukan di Istana Merdeka. Pasalnya, kata Andi, para pimpinan partai politik bukanlah bawahan dari Jokowi.

Baca Juga: Serius dengan Koalisi Besar, Presiden Jokowi Bakal Kumpulkan Ketum-ketum Partai Pendukung Pemerintah Malam Ini

Adapun, beberapa partai politik koalisi pemerintah yang dimaksud, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Ya tempat-tempat itu (Istana Merdeka) melambangkan kerja sebetulnya. Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi menurut saya nggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat," kata Andi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).

Kendati tidak terdapat peraturan tertulis ihwal larangan pertemuan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Andi menilai pertemuan tersebut teraplah tidak etis dilakukan.

Menurutnya, pertemuan tersebut akan lebih pantas jika dilakukan di luar tempat kerja pemerintah ketimbang di wilayah pemerintahan.

"Kalau mau kongkow-kongkow (bertemu) ya silakan di rumah, di tempat mana gitu. Tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan aja. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek," katanya.

"(Pertemuan ketua umum partai dengan) Jokowi di kantor PAN, itu menurut saya yang paling tepat. Nggak cocok kalau di Istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu," tambahnya.

Baca Juga: Surya Paloh Tak Diundang, Prabowo Beber Pesan Jokowi dalam Pertemuan dengan Ketum Parpol Pro Pemerintah

Andi menilai pertemuan seluruh ketua umum partai politik di Istana memberi sinyal yang berbahaya. Menurutnya, Jokowi tengah memberi kode pada seluruh masyarakat untuk mendukung pilihan capres yang diusungnya.

"Kan bahaya itu artinya bahwa Presiden Jokowi memberi pesan kepada seluruh penegak hukum harap mendukung calonnya karena dilakukan di istana. Karena itu bahaya itu," tandasnya.