Jokowi Adakan Pertemuan dengan Ketum Parpol Koalisi, Demokrat Curigai Upaya Tersangkakan Anies Baswedan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintahan di Istana Kepresidenan, Jakarta dicurigai membahas strategi agar bisa menjebloskan capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, ke penjara.

Upaya ini diduga menjadi jalan ninja untuk menjegal Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Kecurigaan tersebut disampaikan Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief.

Baca Juga: PKB Rayu Demokrat Minggat dari Koalisi Pengusung Anies Baswedan, Pengamat Sebut Hal yang Lumrah

"Jangan sampai persekongkolan di Istana akan memproduksi pak Anies Baswedan sebagai tersangka KPK," kata Andi dinukil dari akun Twitter miliknya, Kamis (4/5/2023).

Masih melalui akun Twitter, Andi Arief juga menyindir lokasi pertemuan politik antara Jokowi dengan ketum parpol pendukungnya yang digelar di Istana Kepresidenan. Menurutnya, menggunakan Istana sebagai pertemuan politik adalah hal yang tidak etis dilakukan seorang pemimpin.

"Istana Presiden itu bukan tempat kongkow pimpinan partai. Kalau kongkow mbok ya di cafe," sindir Andi.

Isi Pertemuan 6 Ketum Parpol

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, buka suara soal pembahasan yang diangkat Jokowi dalam pertemuan tersebut. Prabowo mengungkap sebagian besar yang disampaikan Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat.

"Sekarang kalau tidak salah nilai GDP kita sudah mencapai Rp1,5 triliun. Ya, diperkirakan ekonomi kita sudah jadi ke-16 terbesar dan masih sangat mungkin untuk kita bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita bisa pandai memanfaatkan keadaan," ungkap Prabowo.

Tak hanya itu, Plt Ketua Umum PPP Mardiono juga menyampaikan titipan pesan dari Jokowi. "Dari pertemuan tadi, titipan besar Pak Jokowi bahwa kita harus rukun, kita harus kompak agar bisa bekerja sama demi bangsa dan negara," ujar Mardiono.

Mardiono pun juga menyampaikan soal fokus Jokowi dalam menghadapi bonus demografi Indonesia yang kemungkinan besar akan dihadapi bagi kepemimpinan selanjutnya.

"Tadi yang lebih banyak adalah bagaimana Indonesia ke depan. Tadi bahas juga soal bonus demografi. Kita masih punya kesempatan 13 tahun ke depan jadi ini tidak boleh terlewatkan atau kita nanti ketinggalan kesempatan," ucap Mardiono.