Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menuju Jakarta Harus Punya Kerja, JPS Puji Manuver Heru Budi

Menuju Jakarta Harus Punya Kerja, JPS Puji Manuver Heru Budi Kredit Foto: Alfida Rizky Febrianna
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohamad Syaiful Jihad menilai imbauan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kepada calon pendatang sudah sangat tepat.

Diketahui, Heru menyarankan kepada pendatang baru di Jakarta untuk mengantongi dokumen kependudukan, dan memastikan mereka memiliki pekerjaan serta tempat tinggal layak.

Baca Juga: Dukung Wacana Penonaktifan NIK, PSI Tahu Betul Tujuan Manuver Heru Budi: Demi Bansos Lebih Tepat Sasaran!

Menanggapi itu, Syaiful menilai, calon pendatang ke Jakarta memang harus memiliki bekal keterampilan dan pendidikan yang baik. Tidak kalah penting, mereka juga harus memiliki kepastian tempat tinggal sementara.

"Kita tentu ingin pendatang baru ini tidak menjadi beban baru bagi Jakarta dengan meningkatnya permasalahan-permasalahan sosial," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (6/5/2023).

Ia menambahkan, keinginan Pj Gubernur kepada para pendatang ke Jakarta merupakan hal yang masuk akal dan untuk kebaikan para pendatang itu sendiri.

"Jakarta ini tentu terbuka bagi semua warga Indonesia. Tapi, semua harus memikirkan dan memiliki persiapan matang sebelum ke Jakarta, jangan modal nekat karena tidak semua berhasil," ucapnya.

Syaiful menjelaskan, Jakarta memang masih menjadi magnet bagi masyarakat di daerah untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Namun, lapangan kerja yang ada juga tentu terbatas dan persaingannya sangat tinggi.

"Persaingan itu ada, termasuk dengan warga yang sudah tinggal di Jakarta. Untuk itu, tanpa bekal pendidikan dan keterampilan mumpuni tentu para pendatang baru juga akan kesulitan hidup di Jakarta," terangnya.

Syaiful berharap, untuk mengatasi masalah urbanisasi ini bisa dilakukan dengan pemerataan pembangunan melalui semangat otonomi daerah. Kemudian, daerah-daerah di luar Jakarta harus bisa memaksimalkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP).

"UMP Jakarta tentu menjadi menarik, tapi harus diingat biaya hidup di Jakarta juga bisa lebih tinggi dari hidup di daerah. Sehingga, kalau di daerah UMP-nya juga baik mereka tentu akan lebih senang bekerja di kampung halaman ketimbang jauh-jauh ke Jakarta," bebernya.

Menurutnya, dengan adanya pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap arus urbanisasi ke Jakarta.

Baca Juga: Ajaib! Pengamat Ini Klaim 6 Bulan Kerja Heru Budi Bisa Selesaikan Bobroknya Kinerja Anies Baswedan Selama 5 Tahun di Jakarta

"Di IKN baru nanti tentu akan banyak menyerap tenaga kerja. Saya kira ini juga sesuatu yang baik agar semua tidak mengadu nasib di Jakarta," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: