Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dukung Wacana Penonaktifan NIK, PSI Tahu Betul Tujuan Manuver Heru Budi: Demi Bansos Lebih Tepat Sasaran!

Dukung Wacana Penonaktifan NIK, PSI Tahu Betul Tujuan Manuver Heru Budi: Demi Bansos Lebih Tepat Sasaran! August Hamonangan | Kredit Foto: PSI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan buka suara terkait dengan kontroversi rencana penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) di DKI Jakarta

Hal tersebut sendiri akan berdampak pada hilangnya sejumlah data milik warga yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota mulai Maret 2024.

Baca Juga: PSI Endus Kepanikan Lawan Politik Ganjar: Tak Mampu Nyerang Pakai Isu Agama, Kini Serang Pakai Foto Hoaks

August mengatakan hal tersebut wajib mendapatkan dukungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memiliki tujuan yang mulia.

Menurutnya, alasan utama agar hadirnya hal tersebut adalah agar segala program dapat lebih tepat sasaran, terutama bantuan-bantuan yang diberikan untuk warga DKI.

"Alasan utama penonaktifan haruslah supaya pemberian program dan bansos tepat sasaran untuk warga DKI yang tidak mampu, juga tepat sasaran kepada warga yang turut serta berkontribusi membangun kota Jakarta dengan membayar pajak dan bertempat tinggal di Jakarta," jelasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta (5/5/2023).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan dalam praktek sebelumnya, banyak bansos ataupun program pemprov tidak tepat sasaran lantaran diberikan pada mereka yang tidak berdomisili di DKI.

"Kami mendukung wacana itu, artinya anggaran yang kami setujui seringkali dikeluhkan kurang, terutama dalam memberikan bantuan sosial, yang nyatanya tidak tepat sasaran," tegasnya.

Selain itu, August juga meminta agar dukcapil memerhatikan jangka waktu orang tersebut yang tidak tinggal di Jakarta. Bisa saja, sambungnya, orang tersebut ke luar kota untuk bekerja dan akan kembali ke Jakarta suatu hari nanti.

Baca Juga: Dukung Manuver Cawe-cawe Jokowi, Teddy: Apa Salahnya Dia Ikutan Urus Pilpres 2024?

"Orang-orang yang akan dinonaktifkan NIK-nya harus diberikan notifikasi entah melalui SMS atau melalaui perangkat RT RW di daerah tempat dia tinggal sekarang agar tidak terjadi kesalahpamahaman," tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: