Menpar: Keberadaan ISIS Tak Pengaruhi Wisawatan

WE Online, Mataram - Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan maraknya sinyalemen keberadaan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia, termasuk ke Nusa Tenggara Barat.

"Tidak ada pengaruhnya dengan keberadaan ISIS," katanya saat menghadiri seminar pariwisata dalam rangka menyambut program "Tambora Menyapa Dunia" di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (19/3/2015).

Menurut dia, dalam industri pariwisata yang terjadi adalah hubungan sosial dan kultural, karenanya kunjungan wisatawan tidak akan terganggu dengan hanya urusan politik.

Ia mengatakan dunia pariwisata ibaratkan hubungan dalam sebuah keluarga. Dimana ketika ibu dan ayah saling bertengkar, sementara anak asik bermain kelereng, yang terjadi dan tergambar justru anak tidak terpengaruh dan terganggu dengan keadaanya orang tuanya. "Jadi seperti itulah yang terjadi di pariwisata," katanya.

Menurut Arief Yahya hal ini juga sama ketika pemerintah Australia memberikan "travel warning" kepada warganya untuk tidak berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali menyusul rencana eksekusi mati dua warganya, yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

"Sampai saat ini tidak ada pengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Bali, apa lagi Indonesia, bahkan pada Desember 2014 tingkat kunjungan kita meningkat," tegas Arief Yahya.

Sebelumnya Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Badrodin Haiti yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri menyebutkan selain di Poso, Sulawesi Tengah, kantong simpatisan kelompok ISIS juga terdapat di daerah lain. "Tidak hanya Poso yang menjadi kantong ISIS," katanya.

Ia menyebutkan sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan juga ditengarai menjadi kantong simpatisan ISIS. Namun, katanya, polisi tidak bisa menindak para simpatisan ISIS yang tidak melanggar hukum.

"Kami tidak punya instrumen penegakkan hukum anggota ISIS yang belum melanggar hukum, tetapi bagi mereka yang sudah melanggar hukum, tentu akan kami tindak sesuai dengan Undang-Undang," katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan, Polri bekerja sama dengan para ulama di daerah-daerah tersebut untuk melakukan upaya deradikalisasi terhadap orang-orang yang teridentifikasi sebagai simpatisan ISIS serta masyarakat yang terpapar paham radikal. "Kami lakukan beragam upaya untuk menangkal terorisme, termasuk koordinasi dengan para ulama," katanya. (Ant)