Keluarkan Regulasi Deforestasi, Jokowi Protes Uni Eropa

Pemerintah memprotes kebijakan Uni Eropa yang mengucilkan produk kelapa sawit Indonesia. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jepang.

Pada pertemuan itu Jokowi menyampaikan keberatan Indonesia pada kebijakan anti deforestasi yang telah dijadikan undang-undang oleh Uni Eropa. “Bahkan sejak awal pembahasan Indonesia telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut,” kata Jokowi.

Baca Juga: Negara Penghasil Sawit Terus Perkuat Kolaborasi

Menurutnya regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia. Jokowi menjelaskan Indonesia berhasil menekan laju deforestasi hingga 75%, meski perdagangan Indonesia terus menerus betumpu pada komoditas kelapa sawit.

Menurutnya proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan obyektif. Sebagai informasi, laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun 75% menjadi 115 ribu hektare. Ini laju terendah sejak 1990 dan terus mengalami penurunan.

Jokowi mengatakan Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi Uni Eropa yang merugikan. Indonesia akan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi UE serta dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri pertemuan Menteri Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke-11 di Malaysia beberapa waktu lalu mengungkapkan CPOPC akan menyelenggarakan misi bersama untuk negara produsen ke Brussels, Belgia, pada 30-31 Mei 2023.

Langkah ini setelahmencermati perkembangan terkini di Uni Eropa , khususnya Peraturan Deforestasi UE (EUDR) yang berpotensi memberi dampak negatif pada industri kelapa sawit dan mengecualikan petani kecil dari rantai pasok,