SMRC: Kondisi Demokrasi di Indonesia Tidak Pernah Benar-benar Bagus!

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyoroti kondisi Demokrasi di Indonesia pasca reformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto.

SMRC mengungkapkan, dalam 25 tahun reformasi, kontrol terhadap eksekutif dan kesetaraan setiap warga di hadapan hukum melemah.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani menyampaikan bahwa Indonesia mengalami demokratisasi sejak mundurnya Presiden Soeharto dari kekuasannya tanggal 21 Mei 1998. Menurut dia, cara untuk melihat kemajuan, kemunduran, atau stagnasi demokrasi Indonesia adalah dengan melakukan evaluasi secara teratur dalam 25 tahun tersebut.

Salah satu lembaga internasional yang melakukan evaluasi secara berkala tersebut adalah V-Dem (Varieties Democracy). V-Dem adalah lembaga akademik yang di dalamnya terdapat para ahli demokrasi di seluruh dunia.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Ngibul Soal Cari Takjil di Masjid UGM saat Jadi Mahasiswa? Refly Harun Sampai Ngakak Dengarnya: Dulu Masih Kuburan!

“Ukuran utama tentang seberapa demokratis kita, salah satunya ditandai dengan seberapa kuat adanya oposisi atau seberapa kuat adanya kontrol atau checks and balances terhadap pemerintahan eksekutif,” jelas Saiful dalam rilis SMRC yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis (25/5/23).

Dengan menggunakan ukuran equality before the law dan pengawasan terhadap eksekutif menurut V-Dem, Saiful menunjukkan gejala kemunduran demokrasi di Indonesia. Dalam skala 0 sampai 1, di mana 0 sangat buruk dan 1 sangat baik, kondisi demokrasi berdasarkan pengukuran tersebut di Indonesia sekarang (2022) ada di angka 0,42, perolehan ini mundur dibanding dengan 2004 yang mencapai 0,53. Diukur sejak penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung 2004, kondisi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran berdasarkan data V-Dem.

Baca Juga: Geger! Omongan Amien Rais Sungguh Mengejutkan: Masa Depan Presiden Jokowi Sungguh Suram!

“Sejak 2004, kondisi demokrasi berdasarkan indeks demokrasi ini memang tidak pernah benar-benar bagus, atau tidak pernah di atas 0,6,” jelas Saiful.

“Kondisi equality before the law dan aspek pengawasan pada eksekutif kita memang kurang bagus atau lemah sejak awal, tapi tidak selemah sekarang” kata guru besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut.