Kritik Anwar Abbas: Negara ini Bukan Demokrasi, Tapi Duitokrasi, yang Punya Duit yang Berdaulat

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai kehidupan politik di Indonesia makin membosankan dan memuakkan karena rakyat diminta untuk memilih anggota legislatif dan Pilpres tapi setelah itu suara rakyat tidak lagi dihiraukan.

"Yang lebih banyak mereka dengar adalah suara rakyat yang ada di lapis atas yang kita sebut dengan oligarki atau para pemilik kapital, sehingga tidak aneh sudah demo buruh dan masyarakat dari sabang sampai merauke namun pasal-pasal yang terkait dengan kepentingan oligarki  atau pemilik kapital tidak berubah.

Ia mencontohkan itu saat UU Cipta Kerja dilakukan uji materi dan mental di MK.

"Hal itu sangat terlihat dengan jelas dalam kasus UU Cipta Kerja di mana setelah judicial review Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 91/PUU -XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021 menyangkut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan 'inkonstitusional bersyarat',"

"Putusan ini diberikan oleh MK karena UU tersebut dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur karena DPR dan pemerintah tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Akibatnya  kedaulatan rakyat benar-benar terasa telah disingkirkan dan yang menonjol adalah kedaulatan dari para pemilik kapital.

"Sehingga negeri ini sudah tampak berubah dari negara demokrasi menjadi negara duitokrasi di mana yang berdaulat bukan lagi rakyat tapi adalah duit. Sehingga duit menjadi yang segala-galanya, di mana dengan duit hukum dan kebijakan bisa dibeli sehingga kebenaran dan keadilan tidak lagi diperhatikan.

Dengan duit, jabatan dan kesempatan bisa diperoleh sehingga negeri ini benar-benar menjadi surga bagi yang punya duit dan neraka bagi yang tidak memilikinya padahal tugas negara menurut konstitusi adalah melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat.