Sebab Mau 'Cawe-cawe', Jokowi Diusulkan Pemakzulan, PDIP: Jangan Bicara Tentang Perasaan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, untuk menggunakan kerangka berpikir intelektual, bukan perasaan.

Hal tersebut Hasto ungkap menyusul pernyataan Denny Indrayana yang menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun usul pemakzulan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Baca Juga: Jadi Korban Politik Cawe-cawe PDIP-Jokowi, Rocky Gerung: Saya Kasihan pada Ganjar...

"Beliau (Denny Indrayana) ini, kan, sosok akademisi, harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Dalam sistem demokrasi, kata Hasto, Presiden dan Wakil Presiden dilantik setelah rakyat memilihnya dalam Pilpres. Berdasarkan hal itu, dia menyebut legitimasi terhadap pemimpin terpilih sangat kuat dan tidak bisa asal dimakzulkan.

"Dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," katanya.

Oleh sebab itu, Hasto meminta Denny Indrayana untuk memahami sistem politik secara utuh. Dia menegaskan, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dijamin konstitusi.

Dia pun meminta Denny Indrayana untuk juga melihat perkara yang dia nilai terjadi di Pemilu tahun 2009. Hasto menyebut, pada Pemilu 2009 diduga ada instrumen negara yang dipakai sehingga satu partai politik di lingkaran rezim mengalami lonjakan suara sebesar 300 persen. 

"Nah, kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009 ketika instrumen negara digunakan sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan periode Jokowi, Hasto menegaskan kejadian tersebut tidak pernah terjadi. Dia mengatakan, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah era Jokowi tidak mengalami kenaikan secara signifikan sampai 300 persen.

"Kalau PDI Perjuangan ini kemarin naiknya hanya satu, berapa, lah sampai 8 persen. Itu pun dengan berbagai upaya kerja lima tahun sehingga jangan apa yang dahulu dilakukan oleh Pak Denny Indrayana yang merupakan bagian dari rezim pemerintahan saat itu kemudian dipersepsikan akan terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi yang sudah teruji dalam komitmen menjaga demokrasi," katanya.