Di Depan Wakil Rakyat, Kepala Bappenas Ungkap 7 Jurus Jitu Berantas Ketimpangan dan Pengangguran

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan kebijakan pemerintah dalam menurunan ketimpangan dan pengangguran. Hal ini dikatakannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI, DPR RI.

Menurut Suharso, pemerintah memiliki lima jurus jitu berwujud kebijakan untuk menurunkan ketimpangan pada tahun 2024.

Baca Juga: Soroti Jumlah Pengangguran, Wapres Ma'ruf Amin: 14 dari 100 Angkatan Kerja Pemuda Tak Terserap Pasar

"Pertama, mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, serta mendorong inklusi keuangan," ungkapnya, dikutip Selasa (6/6/2023).

Kedua, lanjut dia, yakni memberikan pendampingan dan pelatihan keahlian. Lalu, ketiga, meningkatkan investasi yang mendorong penciptan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat. 

"Keempat, mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan," sambungnya.

Serta, kelima, memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan angka rasio gini pada tahun 2024 di kisaran 0,374 hingga 0,377.

Kemudian, Suharso juga menyampaikan kebijakan pemerintah dalam menurunkan pengangguran. 

"Pertama, memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dilakukan antara lain melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM," ungkapnya.

Kedua, mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif melalui reformasi sistem perlindungan sosial, mewujudkan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain mengungkap strategi kebijakan, Suharso juga menjelaskan sejumlah tantangan yang memicu tingginya angka ketimpangan dan pengangguran di Indonesia.

"Pertama, belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, perumahan/permukiman," ujar dia.

Baca Juga: Di Banggar DPR, Bos Bappenas Beberkan Langkah Pemerintah Berantas Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Kedua, kata Suharso, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan UMKM dan pelatihan vokasi. 

"Ketiga, belum optimalnya redistribusi pajak yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," tutupnya.