Kementerian ESDM Genjot Investasi Migas dengan Perbaiki T&C Lelang WK

Lanjutnya, terkait perpajakan dan insentif, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan memiliki pemahaman yang sama untuk memberikan fasilitas tersebut demi menunjang usaha Migas. 

Tutuka menyebut, fasilitas perpajakan dan insentif ini juga diharapkan dapat diberikan untuk kegiatan CCS/CCUS. Selain hal-hal tersebut, pemerintah juga mendukung revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara mengenai bentuk kontrak kerja sama, Tutuka menegaskan bahwa pemerintah tengah merevisi aturan mengenai kontrak kerja sama gross split menjadi lebih sederhana. 

"Kami berupaya menyederhanakan bentuk kontrak gross split. Draf usulan telah disampaikan kepada stakeholder, serta menerima sejumlah masukan perbaikan. Diharapkan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan dapat diselesaikan," pungkasnya.