DPR Minta 80 Kursi Bisnis Garuda Indonesia Buat Naik Haji, Stafsus Erick Thohir: Itu Bukan Gratis!

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengklarifikasi terkit adanya permintaan 80 kursi ke Garuda Indonesia untuk naik haji. Arya menyebut kursi untuk anggota DPR itu sebagai pengawas haji diberikan tidak secara gratis.

"Saya perlu jelaskan, DPR bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis dan mereka juga pakai. Jadi itu betul bukan ada fasilitas khusus dikasih DPR gratis, sama saja kayak yang lain," ujarnya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Baca Juga: Kolaborasi BUMN Majukan UMKM, Pupuk Kaltim Hadirkan Produk Wastra di PaDi UMKM Expo 2023

Menurutnya, justru Garuda Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar dengan pemesanan 80 kursi kelas bisnis tersebut. Arya lantas menekankan Kementerian BUMN tidak tertekan terhadap pesanan khusus DPR, melainkan berbahagia karena bisnis yang berjalan baik.

"Ini tidak minta gratis, bayar juga, yang untung siapa? Kami untung besar. Jadi, kalau DPR pesan itu BUMN-nya untung besar, dapat muatan, margin gede. Jadi, kami bukan tertekan oleh DPR. Kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan bagi kami," ujar Arya.

Selain itu, dia juga meminta kepada kementerian dan lembaga negara lain untuk setia dengan maskapai penerbangan nasional tersebut, terlebih untuk kegiatan perjalanan dinas yang rutin diselenggarakan.

"Kami minta semua kementerian pesan jauh-jauh hari kalau ada perjalanan dinas, maka pesanlah tahunan, jangan dianggap itu adalah permintaan khusus justru kami bahagia kami sudah tahu alokasi kami sudah terpenuhi jauh-jauh hari," ucap Arya.

"Jadi, mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami bisa makin terbang tinggi supaya bisnis kami juga makin bagus, tolong pesan jauh-jauh hari," lanjut Arya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa permintaan institusinya kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi kelas bisnis bertujuan untuk tugas pengawasan.

"Tiket itu untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Makkah dalam rangka menjalankan tugas pengawasan tidak gratis, tetapi dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RI," kata Indra di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Indra menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim, yakni Tim Pengawasan Persiapan Haji dan Tim Pengawasan Pelaksanaan Haji.

Namun, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/6/2023), Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan Garuda Indonesia belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk kepentingan DPR tersebut karena memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Itu stay tuned, kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," kata Irfan.