Terima Rapor Menteri dari BPK, Presiden Jokowi: Semua Wajar, Setiap Rupiah Kembali ke Rakyat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP menjadi pencapaian opini terbaik atas laporan keuangan. 

Untuk diketahui, opini WTP atas LKPP 2022 adalah opini WTP ke-7 yang telah diterima pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016.

Baca Juga: Lagi, Laporan Keuangan OJK Tahun 2022 Diganjar Opini WTP dari BPK

Meski begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan predikat WTP bukanlah sebuah tujuan akhir karena penggunaan uang APBN harus dikelola dengan sebaik-baiknya, transparan, dan akuntabel.

Jokowi melanjutkan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dipastikan dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas dan makin tepat sasaran, serta dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

"Kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga saya ingatkan bahwa WTP itu bukan sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," kata Jokowi, dikutip Senin (26/6/2023).

Selain peningkatan akuntabilitas, Jokowi juga mendorong peningkatan kualitas belanja. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas belanja itu harus dikawal sejak dalam tahap perencanaan, dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor, dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran.

"Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat dan dirasakan oleh masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat," tegas Jokowi.

Terkait peningkatan kualitas belanja, Jokowi menekankan output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus pada program unggulan. Program unggulan pemerintah itu di antaranya penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan program unggulan lainnya.

Baca Juga: Jokowi: Jangan Gontok-gontokan, Jangan Gebuk-gebukan!

Jokowi juga mengimbau jajaran Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri serta produk-produk UMKM supaya bisa naik kelas.

"Untuk itu saya meminta mohon bantuan BPK, dan saya minta perhatian Bapak Ibu Menteri dan Kepala Lembaga, Kepala Daerah serta direksi BUMN/BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara. Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju yang kita cita-citakan," tutupnya.