Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Pamer APBN RI Moncer Saat Dunia Dilanda Krisis dan Utang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 semester I 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam Rapat Kabinet Paripurna, di Istana Negara.

Sri Mulyani menyampaikan, di saat sejumlah negara di dunia mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara karena dililit utang, APBN RI 2023 justru semakin sehat.

Baca Juga: Wakil Sri Mulyani Ajak Pelajar SMP se-Indonesia Paham Cara Kelola Keuangan Negara

"APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami," ujar Sri Mulyani, di depan Jokowi, dikutip Selasa (4/7/2023).

Sri Mulyani melaporkan APBN 2023 pada semester I 2023 tercatat surplus Rp152,3 triliun, dengan keseimbangan primer yang juga surplus Rp368,2 triliun.

"Ini hasil positif yang sangat baik," katanya.

Bendahara Negara itu juga melaporkan pendapatan negara sejauh ini tercatat mencapai Rp1.407,9 triliun (57,2% dari target) atau tumbuh 5,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kemudian, penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun (56,5% target) tumbuh 9,9% yoy. Utamanya ditopang PPh Badan (tumbuh 26,2% yoy) dan PPN Dalam Negeri (tumbuh 19,5% yoy).

"Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik," ungkap Sri Mulyani.

"Penerimaan Bea Cukai 135,4 triliun (tumbuh negatif 18,8%) PNBP mencapai Rp302,1 triliun (68,5%) tumbuh 5,5% yoy. Terutama berasal dari komoditas nonmigas tumbuh 94,7% yoy, dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4% yoy. Perlemahan harga komoditas diwaspadai," sambungnya.

Sedangkan, lanjut dia, Belanja Negara mencapai Rp1.254,7 triliun (41,0%), tumbuh 0,9%. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp891,6 triliun tumbuh 1,6% di mana Rp492 triliun (55,2%) dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk bansos subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, serta premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. 

"Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN, Transfer Ke Daerah (TKD) untuk mendukung Pemda dalam pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan), pembangunan 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua," katanya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani berujar, APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah. Serta, upaya memberantas kemiskinan ekstrem dengan dana desa, yang berfokus untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.

Baca Juga: Sri Mulyani Rogoh Rp39 Triliun untuk Percepatan Investasi Sektor Prioritas, Buat Apa Saja?

Selanjutnya, dirinya dengan percaya diri memproyeksikan penerimaan negara pada APBN akhir 2023 akan tembus Rp2637,2 triliun atau 107,1% target atau 7,1% di atas target. 

"Total belanja negara diperkirakan mencapai Rp3123,7 triliun. Defisit dapat ditekan menjadi Rp486,4 triliun (2,28% PDB). Serta, pembiayaan utang menurun 41,6% atau berkurang Rp289,9 triliun dari target," ungkap Sri Mulyani optimis.