Sri Mulyani Dituding Cawe-cawe Bikin Anggaran Jalan Rusak Lama Cair, Begini Respons Kemenkeu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons tudingan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghambat pencairan anggaran perbaikan jalan rusak akibat cawe-cawe.

Tudingan tersebut diketahui muncul dari pernyataan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irwan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, yang digelar Selasa (4/7/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Rilis Aturan Pajak Natura, Simak Daftar Fasilitas yang Kena dan Bebas Pajak!

"Kalau Inpres ini ramai karena cawe-cawe Sri Mulyani nih, kalau mengurusi hal teknis, harusnya kalau uangnya sudah ada serahkan saja ke PUPR, gini nih kalau semua cawe-cawe," kata Irwan saat itu.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Yustinus Prastowo mengatakan sikap cawe-cawe Sri Mulyani justru berarti positif.

"Justru Bu Sri Mulyani perlu cawe-cawe karena anggaran untuk jalan rusak awalnya belum ada di APBN 2023," tegas Prastowo, lewat cuitan di Twitter @Prastow, Selasa (5/7/2023).

Prastowo menyampaikan, dengan Sri Mulyani bersikap cawe-cawe, maka perbaikan jalan rusak kemudian dianggarkan dalam APBN. Dia berujar, pelaksanaannya juga dipastikan proper sesuai aturan.

Baca Juga: Sri Mulyani Wanti-wanti Atlet Para Games, Minta Bonus Tak Dipakai Beli Barang Mewah

Prastowo lalu mengatakan, dari total anggaran yang diajukan Kementerian PUPR senilai Rp14,6 triliun, sesuai dengan hasil asesmen tahap I disetujui oleh Sri Mulyani Rp7,5 triliun.

"Saat ini Kementerian PUPR sedang berproses kelengkapan dokumen pendukung. Kemenkeu terus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mendukung percepatan," tutupnya.