Bank Masih Beri Pendanaan ke Sektor Energi Kotor, Celios Ungkap Tiga Risikonya

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, terjadi perubahan yang cepat pada transisi energi di dunia dan akan berisiko besar bagi perbankan yang tetap membiayai energi kotor.

Bhima menyebut, data yang dihimpun Celios menunjukan bahwa 32 persen penghambat dari transisi energi adalah batu bara. Sehingga, jika perbankan tetap mendanai dalam jumlah yang besar, baik dalam bentuk pinjaman langsung ataupun oblogasi, mereka akan menghadapi tiga risiko. 

"Pertama, adalah risiko yang berkaitan dengan stranded asset, maka adanya penurunan nilai dari aset yang berkaitan dengan sektor batu bara," ujar Bhima dalam diskusi di Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Baca Juga: SKK Migas Bersama KKKS Siap Penuhi Kebutuhan Energi Gas di IKN 

Risiko kedua berkaitan dengan reputasi, di mana banyak mitra yang berkolaborasi dengan bank tersebut sudah memiliki standar Environmental, Socia, and Governance (ESG) relatif tinggi.

Melihat kondisi tersebut, jika ada bank yang masih membiayai sektor pertambangan atau ekstraktif, mereka akan dianggap memiliki reputasi yang kurang baik di mata internasional. 

Faktor ketiga berkaitan dengan risiko gagal bayar atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan yang akan meningkat.

Pasalnya, jika bank tersebut memberikan dana untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau industri ekstraktif, berpotensi menimbulkan kredit macet. Menurutnya, hal itu terjadi sejalan dengan proses penutupan banyak PLTU batu bara. 

"Maka, baik batu bara tambang atau PLTU-nya itu akan hadapi risiko kredit yang relatif tinggi," ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut menunjukan pentingnya perbankan untuk dapat melihat risiko tersebut untuk memasukannya ke dalam analisis perdagangan.

"Atau pembiayaan, sebelum memutuskan melakukan pembiayaan terutama pada sektor yang berkaitan dengan ekosistem batu bara," ungkapnya.