HIMNI Sumut Surati Jokowi, Sampaikan Usulan Program Krusial untuk Kepulauan Nias Daerah 3T

Kemudian, peningkatan jumlah dan kualitas staf pengajar dengan distribusi yang lebih adil dan merata di Kepulauan Nias. Selanjutnya, Peningkatan Bantuan Program Pendidikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak Nias yang tidak mampu.

Sebagai daerah tertinggal dan termiskin, seharusnya PIP maupun KIP lebih banyak diarahkan ke daerah Kepulauan Nias. Akses dan kuotanya seharusnya lebih diperluas dan diperbesar sebagai target prioritas program.

Baca Juga: Kawal Transformasi Ekonomi, Kanwil DJPb Sumut Gelar Rakoreg Sumatera Semester I-2023

"Segera membuka Lokasi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kepulauan Nias, sebagaimana telah disuarakan secara masif beberapa waktu terakhir ini. Selama ini di setiap tahunnya ada belasan ribu anak lulusan SMA/SMK/MA dari 242 Sekolah SMA/SMK/MA sulit dan gagal mengikuti tes masuk PTN karena lokasinya sangat jauh di Kota Medan," jelasnya.

Untuk bisa ke Medan, mereka harus melewati jalur laut Samudra Hindia 10 jam semalaman dari Kota Gunungsitoli ke Kota Sibolga, dilanjutkan jalur darat dari Kota Sibolga ke Kota Medan yang menempuh sekitar 10 jam lamanya. Dia menyebut, risiko perjalanan cukup tinggi dan sangat melelahkan.

"Apabila naik pesawat juga sangat memberatkan karena harga tiket yang mahal sekitar Rp3.000.000/org pulang pergi, ditambah biaya penginapan dan biaya lainnya. Kuliah di PTN merupakan impian terbesar bagi anak-anak Nias yang kurang mampu," sambungnya.

Oleh karena itu, katanya, sudah saatnya sebuah perguruan tinggi negeri yang berkualitas dihadirkan di Kepulauan Nias. Kehadiran PTN tersebut sungguh sangat dibutuhkan dalam melahirkan SDM Nias yang andal dan berkualitas.

"Adanya PTN di Kepulauan Nias akan efektif memfasilitasi anak-anak Nias untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang murah dan berkualitas terutama bagi warga yang tidak mampu. Selain itu, kehadiran PTN akan berdampak secara ekonomi karena efektif menahan arus ekonomi ke luar Kepulauan Nias," tutur Iman.

Selain itu, tambahnya, perlu adanya peningkatan SDM putra-putri Nias lewat pemaksimalan beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Iman berujar, "Kami mengamati sosialisasi tentang LPDP ini masih kurang di Kepulauan Nias. Selain itu, penyiapan kapasitas putra-putri Nias untuk mendapatkan peluang tersebut juga tidak dilakukan secara serius dan berkesinambungan."

"Kami memohon peran pemerintah untuk lebih dimaksimalkan lagi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Kami sangat bermohon, kiranya beasiswa LPDP ini diarahkan lebih banyak untuk putra-putri Nias," pungkasnya.