Jika Pemerintah Tak Kuasai Saham Mayoritas, Jangan Perpanjang Izin Usaha Vale!

Sementara itu, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang dengan para pemegang saham mayoritas sebagai upaya untuk menjadi pemegang saham pengendali di Vale.

Pasalnya, jika pemerintah melalui holding tambang MIND ID mampu mengendalikan operasional dan finansial, tentunya akan berdampak pada sejumlah kebijakan pemerintah.

Salah satunya terkait percepatan hilirisasi nikel. Demikian begitu secara finansial, jumlah manfaat yang diterima negara dalam bentuk profit atau keuntungan dan dividen dapat semakin besar.

Baca Juga: Ambil Alih Dominasi Asing, Pemerintah Harus Kuasai 51% Saham Vale Indonesia

"Saya rasa tidak cukup jika hanya negosiasi dilakukan oleh MIND ID saja. Negara harus terlibat aktif, seperti saat negosiasi pengambilalihan saham Freeport Indonesia," ujar Toto.