Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jelang Pemilu dan Pilkada 2024, Begini Pesan Mendagri Tito untuk Kepala Daerah

Jelang Pemilu dan Pilkada 2024, Begini Pesan Mendagri Tito untuk Kepala Daerah Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Tangerang Selatan -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk membantu menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024.

Menurutnya, pemilu merupakan titik terpenting dalam proses demokrasi. Karenanya, hal ini merupakan momentum di mana rakyat dapat terlibat langsung untuk menentukan pemimpin, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Baca Juga: Mendagri Tito Sentil Kepala Daerah agar Fokus dan Netral Jelang Tahun Politik

"Kita sebagai negara demokrasi harus sukses, aman, lancar. Nah, bisa aman lancar karena melibatkan rakyat nomor empat besar di dunia. Ya kita ya, maka semua stakeholder harus bekerja sama memerankan peran masing-masing," kata Mendagri Tito usai menghadiri pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di ICE BSD, Kamis (20/7/2023).

Mendagri Tito menjelaskan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, penyelenggara harus bersikap netral dan tidak memihak. Karenanya, penyelenggara dapat membuat program baik dan dikelola dengan baik.

Kedua, pemerintah baik pusat maupun daerah menggunakan dana APBN untuk semua keperluan termasuk KPU dan Bawaslu di daerah dalam kesulitan di lapangan, misalnya permasalahan sarana prasarana serta distribusi.

"Sarana prasarana itu ada yang nggak punya kantor; ada yang tidak punya gudang untuk penyimpanan logistik. Diharapkan, pemerintah yang punya, bantu distribusi ke daerah sulit ke hutan-hutan ya, ke gunung ke pulau-pulau terpencil," pintanya.

"Nah ini aset yang ada pada Pemda dibantu misalnya kapal kek apa ya untuk membantu distribusi lancar, tepat waktunya," tambah dia.

Ketiga, peran dari pengawas pemilu memiliki peran penting untuk meciptakan pemilu yang adil, bersih, dan independen.

Keempat, stakeholder dalam hal ini termasuk media untuk dapat memberitakan yang objektif sesuai fakta. Karenanya, jangan sampai menimbulkan hoaks dan black campaign yang dapa memprovokasi terjadinya konflik.

"Terakhir peran dari masyarakat untuk datang ke TPS makin tinggi, partisipasi masyarakat yang memilih itu legitimasi siapapun yang menang itu akan sangat tinggi dan itulah start yang bagus untuk memulai pemerintahan," tegasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: