Sebut Program Hilirisasi dari Jokowi Sudah Benar, Benny Barikade 98 ke IMF: Stop Imperialisme!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani siap melawan sikap International Monetary Find (IMF), yang dinilai telah mengintervensi kebijakan hilirisasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Benny menyebut program hilirisasi yang dijalankan Jokowi sudah tepat, karena pelarangan ekspor bahan mentah bertujuan untuk penguatan industri dalam negeri.

"Program hilirisasi yang dijalankan Pak Presiden Jokowi sudah tepat. Kita adalah negara yang mempunyai kedualatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh menganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF," kata Benny saat ditanya soal maraknya spanduk bertuliskan "IMF, Jangan Atur Kedaulatan Indonesia!", Senin (24/7).

Diketahui, ratusan spaduk bertemakan perlawanan terhadap intervensi IMF dan Amerika Serikat (AS) bertebaran di sejumlah titik strategis di Kota Bandung dan Jakarta.

Spanduk itu didominasi warna merah dan hitam, serta memasukan logo Barikade 98.

Namun, Benny belum bisa memastikan, apakah ratusan spanduk itu dipasang oleh anggota Barikade 98. Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu, akan menelusuri lebih lanjut tentang banyaknya spanduk, yang mengatasnamakan Barikade 98 itu.

"Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, soal spanduk itu. Kalau melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju," ucap dia.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk AS. Sebab, jelas dia, hubungan antar negara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.

"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling mengormati. Tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," tegas dia.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menambahkan, upaya hilirisasi yang sedang dijalankan Presiden Jokowi, sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno. Yakni, berdaulat dibidang politik, berdaulat dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.

"Konsepsi Trisakti ini, sedang dijalankan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden setelah Bung Karno, yang memiliki keberanian melawan intervensi asing, serta tidak ingin membiarkan negaranya diatur atau dalam kendali negara lain," urai dia.

Benny juga meminta IMF, AS dan sejutunya, berhenti menjalankan praktik imprealisme. "Pesan kepada Amerika dan IMF, stop, berhenti menjalankan praktek imperialisme. Penjajahan ekonomi tidak boleh dijalankan dan harus ditentang," cetusnya.

Benny mengungkapkan, Barikade 98 akan mengelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas), sekaligus konsolidasi untuk merapatkan barisan.

Bahkan, pihaknya memiliki rencana untuk mendemo Kedutaan Besar (Kedubes) AS, sebagai bentuk penolakan dari sikap AS dan IMF, yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi di tingkat internasional.

"Bulan Agustus nanti, Barikade akan menggelar Rakernas di Jakarta. Setelah Rakernas, kami akan melalukan aksi masa di depan ke dubes AS, mengerahkan 5 sampai 10 ribu orang. Kami akan mengecam intervensi negara asing dan mendukung langkah Presiden Jokowi," tandasnya.