Realisasikan Indonesia Emas 2045, Konsep ESG dalam Membangun Bisnis Berkelanjutan Jadi Sorotan

PT  Olahkarsa Inovasi Indonesia dan Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sukses menggelar CSR Outlook Leadership Forum 2023. Dengan mengusung tema “ESG: Moving Towards Sustainable Future”, forum ini berperan sebagai media dialog oleh berbagai sektor bisnis untuk terus membangun narasi positif tentang pentingnya aspek ESG sebagai langkah menuju bisnis berkelanjutan. 

Co-Founder dan CEO PT Olahkarsa Inovasi Indonesia, Unggul Yoga Ananta selaku  menyampaikan bahwa CSR Outlook Leadership Forum merupakan forum multi stakeholder untuk berbagai sudut pandang berkaitan dengan isu keberlanjutan dalam framework ESG (Environment, Social, Governance).

“Diambilnya tema ini tidak terlepas dari tren global mengenai krisis iklim yang juga memiliki korelasi dengan visi Indonesia emas tahun 2045 mengenai ekonomi yang berkelanjutan. Menghadapi dua tantangan ini, ia mengatakan bahwa aksi-aksi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim dan ekonomi keberlanjutan harus menjadi konsen seluruh stakeholder,” ujar Unggul. 

"Mudah-mudahan forum ini bukan hanya media dialog saja, tapi kedepan di antara bapak/ibu yang hadir bisa berkolaborasi secara positif," ujarnya. 

Baca Juga: Singgung Visi Indonesia Emas 2045, Airlangga Hartarto: Harus Ditopang Investasi Tinggi 6,8%

Dirjen PPKL KLHK RI, Sigit Reliantoro yang dalam kesempatan ini bertindak sebagai salah satu pembicara CSR Outlook Leadership Forum 2023 membahas mengenai "Company Performance Assessment in Environmental Management for Sustainable Business”. 

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bagaimana aspek lingkungan penting untuk dapat disoroti, serta diselenggarakannya Proper sebagai upaya penilaian kinerja perusahaan dalam manajemen lingkungan untuk bisnis berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa semenjak revolusi industri, manusia mengalami kecanduan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menimbulkan konsekuensi  pada kerusakan alam, kepunahan spesies makhluk hidup, dan ketimpangan sosial.

Maka dari itu, menjadi sebuah KLHK berupaya merubah fokus pertumbuhan menuju  redistribusi kekayaan, serta model pembangunan dari ekstraksi menuju regeneratif atau memperbaiki kondisi alam yang telah rusak.

"Hal inilah yang kemudian menginspirasi KLHK untuk melakukan PROPER," jelasnya.

Founder and President Director Institute for Sustainability and Agility (ISA), Maria R Nindita Radyati yang membahas tema “ESG: Transforming for long term Value Creation”, menjelaskan bahwa latar belakang lahirnya konsep ESG adalah bagaimana agar investor mempertimbangkan aspek non-finansial ketika membeli saham. Sebab perusahaan yang beroperasi pasti menimbulkan dampak seperti pemanasan global dan kerusakan lingkungan.

Baca Juga: Akhirnya Final, Jokowi Paparkan Rancangan RPJPN 2025-2045 Menuju Indonesia Emas 2045

Kofi Annan selaku Sekretaris Jenderal PBB pada waktu itu bersama International Financial Corporation (IFC) mengumpulkan 50 CEO di seluruh dunia untuk menyepakati indikator non finansial tersebut, indikator tersebut adalah ESG yang kemudian terus mengalami transformasi dan revisi hingga yang kita kenal saat ini.

ESG sebagai Kriteria yang telah disepakati ini kemudian berlaku untuk seluruh jenis industri. Bagi industri-industri yang sudah go-public, mereka tidak bisa sembunyi sebab terdapat lembaga rating  yang menilai kinerja ESG pada perusahaan berdasarkan informasi-informasi yang tersedia di khalayak umum.

Keberadaan lembaga rating ini pada akhirnya menjadi salah satu rujukan dari para investor untuk mempertimbakgnan keputusan membeli saham perusahan. Hasil penilaian dan pemeringkatan ini kemudian dipublikasikan oleh lembaga rating tersebut dan tentu menimbulkan keresahan bagi perusahaan tertentu apabila rating nya rendah.

“Dari hasil riset yang dilakukan, ESG Berbanding lurus dengan harga saham, perusahaan yang melakukan praktik ESG, harga sama nya cenderung naik,” jelasnya

Hadir pula Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia dengan membawakan tema “Building a Culture of Inclusive Within The Company”. Dalam pemaparannya, Angkie menjelaskan bahwa dunia bisnis sejatinya tidak boleh mendiskriminasikan kaum difabel, sebab mereka juga memiliki hak yang sama untuk bekerja seperti orang pada umumnya

“Kalau bukan kita siapa lagi, entitas bisnis melalui program CSR nya harus lebih menyasar kaum difabel,” ujarnya

Sebagai salah seorang Staf Khusus Presiden Joko Widodo, berbagai upaya telah ia lakukan untuk mendorong keadilan dan kesetaraan untuk kaum difabel. Salah satunya adalah dengan ia terlibat dalam proses pembentukan perundang-undangan untuk kesetaraan dan perlindungan kaum difabel. Ia berharap dengan disahkannya undang-undang tersebut, bisa lebih mendorong semua pihak khususnya entitas bisnis untuk terlibat aktif membantu kaum difabel. 

“Sejak tahun 2019 kami telah mendorong disahkannya 9 peraturan perundang-undangan untuk penyandang disabilitas meliputi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres),” jelasnya.