Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kritik pedas Rocky Gerung (RG) atas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dilihat sebagai dinamika demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan merespons upaya memenjarakan RG oleh segelintir masyarakat yang menilai RG telah menistakan kelembagaan Presiden.
"Padahal, sebenarnya kritik tajam oleh Rocky Gerung terhadap pemerintahan perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan koreksi," ujar Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (6/8/2023).
Achmad mengatakan masyarakat harus melihat konteks, di mana tindakan RG adalah bagian dari kecintaan kepada kebenaran dan NKRI juga upaya mengoreksi kesalahan dari pengambil kebijakan.
"Rocky Gerung memperjuangkan demokrasi dan sikap egaliter. Musuhnya orang-orang seperti RG tersebut adalah Kaum Feodalis. Sosok RG sering kali dimusuhi oleh kaum feodal karena peran dan ucapan RG yang sering menantang otoritas dan status quo yang telah mapan dalam masyarakat Indonesia saat ini," ujarnya.
Menurutnya, kebencian kaum feodal di Indonesia terhadap sosok RG salah satunya adalah disebabkan karena upaya RG dalam membongkar ketidakadilan sosial. Ia menilai RG sering kali mengungkapkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem feodal.
"RG menyoroti ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, hak-hak asasi manusia, dan kesenjangan antara kelas sosial. RG sosok yang gigih dalam membongkar hal ini, sehingga dapat menjadi ancaman bagi kaum feodal yang memegang kendali atas sumber daya dan kekayaan," ucapnya.
Kemudian faktor lainnya adalah RG dinilai menentang dominasi kekuasaan kaum yang feodal memiliki struktur kekuasaan kuat dan dominan dalam masyarakat.
"RG, dengan keberaniannya dalam menyuarakan kritik terhadap penguasa dan elit feodal, menjadi ancaman bagi kelangsungan dominasi mereka," ungkapnya.
Baca Juga: KSP Dukung Pihak yang Polisikan Rocky Gerung, Ngabalin Blak-blakan: Harus Dikasih Pelajaran!
Lanjutnya, RG juga memperjuangkan hak-hak rakyat dengan sering berbicara atas nama rakyat biasa dan memperjuangkan hak-hak mereka.
"Hal ini dapat membuat kaum feodal merasa terancam karena mereka tidak ingin kekuatan dan hak istimewa mereka tergerus oleh tuntutan masyarakat luas," ujarnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait:
Advertisement