MenKopUKM: Pembiayaan Jadi Masalah Pertumbuhan Start-Up

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan permasalahan utama pertumbuhan usaha start-up ialah dari sisi pembiayaan. Karenanya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) terus mempromosikan kepada perbankan untuk menerapkan credit scoring sehingga para pelaku usaha rintisan ini tidak lagi dipusingkan soal agunan saat akan mengakses pembiayaan.

Menurutnya, dari segi pembiayaan harus diimbangi dengan inovasi. Hal ini pun telah diterapkan di 145 negara sudah diterapkan credit scoring.

Baca Juga: MenKopUKM: IKOPIN University Berperan dalam Studi dan Inovasi Model Bisnis Koperasi

"Jadi bukan aset yang dijadikan jaminan, tetapi track record digital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian. Kami akan terus berkoordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) untuk kepentingan ini. Jadi yang harus didorong adalah inovasi perbankan yang masih jadul," kata Teten dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

Hadir secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang memberikan dukungan dan apresiasi dalam upaya KemenKopUKM yang terus mendorong lahirnya UMKM dan start-up berkualitas.

Luhut menyampaikan, keberadaaan start-up harus perlu didukung Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian besar bagi upaya pengembangan start-up agar kelak bisa berkembang menjadi unicorn bahkan decacorn. Dan hal dimulai dengan dukungan dari sisi permodalan dan akses pasar.

"Perlu kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Komitmen untuk menindaklanjuti dalam membangun ekosistem start-up di Indonesia. Indonesia yang menempati posisi keenam terbesar jumlah start-upnya menjadi hal yang perlu kita banggakan. Hal ini tidak terlepas dari 76,8 persen oleh penyediaan internet. Presiden yakin jumlah tersebut bisa terus tumbuh," ucap Menkomarves.

Baca Juga: Perubahan Iklim Bisnis Jadi Biang Kerok Badai PHK Startup

Senada, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang turut hadir di acara tersebut mengatakan, dalam mendukung lahirnya start-up, Kemendag membuka akses pasar dengan memanfaatkan 45 kantor perwakilan dagang di 45 negara yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia.

"Kami juga memiliki tool way terkait hambatan ekspor. Indonesia memiliki 30 perjanjian dagang utamanya di ASEAN, termasuk dengan Timur Tengah, Amerika Latin. Kami juga mengembangkan pasar tradisional tapi nontradisional juga yang potensinya besar sekali," katanya.