Catatan PKS di Hari Kemerdekaan RI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan RI ke-78. Ia mengatakan kemerdekaan adalah anugerah terbesar bangsa Indonesia yang wajib disyukuri.

Ia mengaku bersyukur atas pencapaian setiap pemerintahan, termasuk 9 tahun dipimpin oleh Presiden Jokowi.

"Tapi kita harus jujur mengakui masih banyak ketertinggalan, kelemahan, dan kekurangan yang menjadi pekerjaan rumah kita sebagai bangsa. Janji pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat belum tunai," katanya. 

Anggota DPR Dapil Banten ini menilai pemerintah belum sanggup memenuhi amanat konstitusi secara maksimal.

"Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jabarannya, antara lain, pada Pasal 34 UUD : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

"Juga pasal-pasal tentang hak fundamental warga negara seperti akses pendidikan, kesehatan, pangan, dll. Realitasnya masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, gizi buruk, kesulitan pangan, putus sekolah, menganggur," tegasnya.

Akan tetapi, Fraksi PKS mengkritisi capaian pembangunan era Jokowi sebagai berikut.

Pertama kinerja pertumbuhan ekonomi kita cukup baik tapi perlu waspada. Pertumbuhan ekonomi stagnan maksimal 5% dengan rerata dari 2014-2024 hanya 4,2%.

Kedua tingkat kemiskinan kita masih sangat tinggi dan tidak bergeser banyak dari 10 tahun silam, apalagi dihantam pandemi covid 19 selama 3 tahun. Ada 9,36% atau sebesar sebesar 25,90 juta orang berada di bawah garis kemiskinan dan 1,12% berada pada kemiskinan ekstrem (Maret 2023). Sejalan dengan itu, angka pengangguran terbuka 5,45% pada Februari tahun 2023.

Ketiga Kualitas SDM kita masih kalah dan tertinggal dari negara-negara di kawasan. Pemerintah belum bisa mengoptimalkan kinerja anggaran 20% APBN untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada posisi 130 dari 199 negara (2022).

Keempat sektor kesehatan rakyat masih mengidap banyak masalah. Alokasi anggaran kesehatan 2024 direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN, sesungguhnya belum membawa perubahan yang signifikan, bagi kualitas layanan Kesehatan dalam sepuluh tahun terakhir.

Kelima ketimpangan ekonomi sosial rakyat Indonesia masih sangat lebar. Kue pembangunan dan kekayaan nasional dinikmati secara tidak merata.

Keenam Indeks Persepsi Korupsi terus mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di periode kedua pemerintahan Jokowi. IPK Indonesia posisi 110 dari 180 negara dengan skor 34 turun dari tahun sebelumnya skor 38 (2022).