Percepat Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Ini Dua Kebijakan Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Ahli Bidang Iklim dan Investasi Kementerian Perindustrian RI, Andi Rizaldi menjelaskan, untuk mempercepat penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah mengambil dua kebijakan berupa pemberian insentif langsung pada motor dan mobil serta bus listrik. Bagaimana detailnya?

“Pertama adalah memberikan insentif langsung untuk kendaraan roda dua yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%. Kemudian, memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan roda empat dan bus listrik,” jelas Andi di acara Sustainability & Inclusivity Conference 2023 bertema “Refocusing and Reintegrating Sustainability Frameworks Toward Inclusive Economies and Resilient Growth” di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Andri melanjutkan, pengurangan PPN tersebut berkisar 5-10% dan disesuaikan dengan TKDN yang dimiliki.

Baca Juga: Gencarkan Kendaraan Listrik, Pemerintah Siap Bangun 846 SPKLU dan 1.401 SPBKLU

Menurut Andri, kebijakan tersebut merupakan wujud percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik agar Indonesia tidak kalah saing dengan negara kompetitor produsen kendaraan listrik seperti China, India, Vietnam, dan Thailand. 

“Selain itu, kami sedang mengusulkan untuk memberikan relaksasi sistem perpajakan dalam kerangka investasi, baik baru atau perluasan untuk importasi Completely Knock Down (CKD) dengan pemenuhan TKDN dan importasi Completely Built Up (CBU) dalam kerangka investasi,” pungkas Andi.

Saat ini, Indonesia telah memiliki lebih dari 50 pabrik yang memproduksi kendaraan listrik, dengan total investasi lebih dari Rp3 triliun. Insentif yang merupakan kebijakan pemerintah tersebut dapat memacu percepatan pemanfaatan KBLBB, sekaligus mereduksi emisi gas rumah kaca.

Dihelat oleh Quadrant1 Komunika, acara Sustainability & Inclusivity Conference 2023 juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, dan narasumber lainnya, serta didukung oleh Bank Mandiri, Telkom Indonesia, BCA, dan Pertamina. Acara ini membahas bagaimana keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas dapat berdampak pada sektor ekonomi negara. 

Baca Juga: KKP Perluas Kawasan Konservasi Laut 32,5 Juta Hektare