Sebelum Sepakat dengan Cak Imin, Anies Baswedan Sempat Pilih AHY sebagai Cawapres

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, menyebut bahwa Anies Baswedan sempat menyepakati penetapan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapresnya.

Riefky menuturkan, Anies Baswedan sempat mengonfirmasi keputusan itu pada 12 Juni 2023 lalu. Dia menyebut, keputusan Anies Baswedan didasari oleh masukan dari sang ibu dan guru spiritualnya.

Baca Juga: SBY Tahu Nama Cawapres yang Dikantongi Anies Baswedan

"Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya agar segera berpasangan dengan capres-cawapres Anies-AHY'," ujar Teuku dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Padahal, kata Riefky, banyak partai politik yang berusaha mendekati Partai Demokrat. Dia juga menyebut, saat itu Partai Demokrat tengah merencanakan pertemuan dengan salah satu partai yang menyorot perhatian publik.

"Sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik," katanya.

Di sisi lain, Riefky menyebut bahwa telah terbentuk kesepakatan kerja sama yang dijalin secara rahasia oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dengan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Riefky menyebut, Surya Paloh secara diam-diam menetapkan Cak Imin sebagai cawapres dari Anies Baswedan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai bagian dari mitra Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky.

Padahal, kata Riefky, KPP telah menyepakati enam poin piagam koalisi. Dia juga menegaskan piagam koalisi tersebut telah disepakati dengan dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. 

Adapun poin dalam piagam koalisi tersebut ialah pengusungan Anies Baswedan sebagai Capres; capres diberi mandat untuk menentukan cawapres dengan kriteria yang telah ditentukan; dalam waktu yang tidak terlalu lama mendeklarasikan pasangan capres-cawapres; capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik; untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tandasnya.