Bansos Salah Sasaran Bikin Negara Rugi hingga Rp523 M, Risma Lakukan Pembaruan DTKS

Mensos menambahkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyediakan aplikasi cekbansos, di mana di dalamnya ada fitur usul sanggah. Dengan fitur usul sanggah ini, masyarakat bisa mengajukan data secara mandiri. Fitur usul sanggah ini hadir karena banyak aduan kepada Menteri Sosial mengenai Bansos yang salah sasaran.

“Cukup banyak masyarakat yang merasa bahwa Bansos tidak tepat sasaran. Yang miskin tidak dapat, yang kaya justru dapat. Dengan fitur ini, masyarakat bisa mengajukan DTKS sendiri dan kami akan memeriksa kelayakannya,” tutur Mensos.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa Kemensos telah melakukan perbaikan yang signifikan untuk mengatasi permasalahan DTKS. Pahala mengimbau Pemda hendaknya berperan aktif dalam pengusulan, sehingga DTKS bisa akurat dan kredibel. 

Menurut dia, sejak akhir tahun 2021, Kemensos sudah melakukan perbaikan yang signifikan, 98% data DTKS bisa dipastikan memiliki NIK dan berada di Indonesia. Sementara sisanya yang meninggal atau lahir, selalu ada perubahan data dan diperbarui. 

"Untuk mengenai kaya dan miskin, semua bergantung pada usulan daerah. Jadi, pemerintah daerah diharapkan aktif untuk memperbarui datanya," tutur Pahala. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berpesan kepada kementerian/lembaga terkait dan Pemda agar turut aktif dalam pembaruan data ini. Alex pun berharap sinergitas ini nantinya akan terus dilaksanakan.

"Kami berharap akurasi data dengan cara berbagi data antarkementerian/lembaga serta peran aktif pemerintah daerah akan menjadi suatu proses bisnis reguler. Jadi updating data ini harus dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan," tuturnya.

Baca Juga: Kemensos Bantu Disabilitas Netra Mampu Kenali Lingkungan Lewat Orientasi