Muhadjir: Tangani 1.000 Orang Miskin di Papua Lebih Sulit Dibanding Tangani 10.000 di Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa menangani 1.000 orang miskin di Papua lebih sulit dibandingkan menangani 10.000 orang miskin di Pulau Jawa.  Hal ini karena, kata Muhadjir penanganan di Papua sangat sulit, mengingat belum masifnya pembangunan. 

Jumlah penduduk Papua pun sangat minim padahal pulau tersebut tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Jawa.  "Jadi kalau menangani angka kemiskinan, kalau di Papua itu ada 1.000 orang miskin, di Jakarta ada 10.000 orang miskin, maka biaya yang dibutuhkan itu lebih mahal menangani 1.000 orang miskin di Papua dari pada di sini," kata Muhadjir saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).  

Baca Juga: Soal Isu Dicalonkan Jadi Cawapres, Muhadjir: Saya Tidak Ikut Cawe-cawe!

Biaya untuk pengangkutan logistik berkali lipat lebih mahal, karena keterbatasan akses. Dia mengambil contoh harga beras di Papua yang mencapai sekitar Rp60 ribu per kilogram.

Maka dari itu, apabila bantuan sosial atau Bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Papua nilainya sama dengan Bansos untuk masyarakat Jawa, maka hasilnya tidak akan maksimal.

"Jadi, incremental capital-output ratio sangat tinggi. Untuk menghasilkan output yang sama, dibutuhkan capital yang berlipat ganda dibanding di sini," imbuh Muhadjir. 

Muhadjir lalu mencontohkan pembangunan sekolah di Pulau Jawa dan di Papua. Untuk membangun sekolah di Pulau Jawa, anggaran senilai Rp3 miliar mungkin lebih dari cukup. 

Namun di Papua, anggaran senilai Rp10 miliar belum tentu bisa membangun sekolah yang sama seperti di Jakarta.  "Kalau di Papua, Rp10 miliar belum tentu jadi sekolah. Kenapa? Wilayahnya yang sangat jauh," ucap Muhadjir.  

Muhadjir menjelaskan, besarnya anggaran untuk membangun Papua terlihat dari pengiriman bantuan kekeringan ke Distrik Agandugume, Papua Tengah, beberapa waktu lalu.  Saat mengantarkan bantuan ke wilayah terdampak itu, pemerintah menyewa pesawat caravan senilai Rp35 juta untuk ditumpangi oleh 9 orang dengan jarak tempuh 35-40 menit.

Namun karena ditumpangi manusia, pesawat itu hanya bisa membawa bantuan 2 kuintal beras. Jika tidak ada penumpang, pesawat bisa membawa bantuan sekitar 900 kilogram beras.  Sulitnya transportasi lantas berdampak pada harga barang dan pangan di sana.  

Baca Juga: PLN Turun Wujudkan Arahan Jokowi, Petakan Sinergi dengan Perusahaan Papua Nugini

"Sampai di sana berapa harga beras? Harga beras di sana Rp67 ribu per kilo. Kalau kita berikan bansos yang nilainya sama dengan orang miskin di Jawa Tengah dengan di Papua, enggak nendang sama sekali itu. Dan itu yang terjadi," jelas Muhadjir.